Cegah kisruh, KPU diminta kebut sosialisasi teknis pencoblosan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengebut sosialisasi teknis pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Menurut Titi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami teknis pencoblosan. 

"Karena kalau tidak nanti bisa saja di TPS mereka kebingungan dan waktu menggunakan hak suara menjadi agak panjang. Itu bisa membuat waktu (pencoblosan) berlarut-larut," ujar Titi kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/4). 

Dijelaskan Titi, sosialisasi perlu dikebut untuk mengantisipasi kisruh saat pencoblosan sebagaimana yang terjadi di sejumlah TPS di Sidney, Australia; Hongkong, China; dan Kuala Lumpur, Malaysia. Selain sosialisasi kepada pemilih, KPU pun diminta meningkatkan kompetensi panitia pemungutan suara di TPS.   

"Jadi, bagaimana mengecek DPT apa yang perlu dibawa pada hari H nanti (dan) bagaimana memberikan suara secara sah. Jangan sampai apa yang terjadi di luar negeri itu terjadi di dalam negeri," katanya. 

Lebih juah, Titi mengatakan, penyelenggara pemilu juga seharusnya menyosialisasikan calon-calon anggota legislatif yang bertarung di Pemilu 2019. Terlebih, para caleg minim perhatian lantaran publik lebih cenderung fokus memperhatikan pertarungan para kandidat di Pilpres 2019. 

"Begitu kita lihat di medsos memang debatnya masih banyak soal pilpres. Apalagi informasi mengajak semua pihak soal tata cara coblos yang benar dan pemilu kali ini tak hanya soal pilpres, tetapi juga pemilu DPD, DPR, DPRD," katanya. 

Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Juri Ardiantoro mengatakan, KPU perlu meningkatkan kemampuan penyelenggara di tingkat TPS demi memastikan masyarakat yang punya hak pilih bisa menggunakannya pada 17 April mendatang. 

Selain harus punya pemahaman yang mendalam mengenai regulasi kepemiluan, Juri berharap, pihak penyelenggara di tingkat TPS juga cakap dalam mencari jalan keluar yang memuaskan para pemilih namun tetap mengacu pada regulasi. 

"Kasus yang terjadi di beberapa negara menunjukkan lemahnya pemahannya mencari solusi masalah kepemiluan. Padahal, aturan yang benar pemilih yang sudah mengantre sebelum jam ditutup masih diberikan giliran memilih sampai habis antrean yang ada," kata Juri.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq, mendesak KPU agar memastikan kekisruhan di sejumlah TPS di luar negeri tidak terulang. "KPU dan Bawaslu bergerak cepat jangan sampai kekisruhan yang terjadi di tiga negara tersebut terjadi di beberapa tempat," ujarnya. 

Sebelumnya, KPU memastikan kekisruhan di sejumlah TPS di luar negeri tidak akan terulang di dalam negeri. Pasalnya, jumlah pemilih per TPS di dalam negeri lebih sedikit ketimbang yang di luar negeri. "Di dalam negeri per TPS hanya 300. Beda dengan di luar negeri," katanya. 

Antisipasi hoaks

Selain mengebut sosialisasi, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta KPU juga mengantisipasi potensi penyebaran hoaks menjelang dan pada saat pencoblosan. "Khawatirnya informasi bohong itu muncul mengacaukan pemilih dan proses pemilihan itu sendiri," ujarnya. 

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbit Sani mengatakan, penyebaran hoaks jelang pemungutan suara potensial mengacaukan proses pemilu dan memicu konflik horizontal. 

"Pemilu kali ini bercorak mobilisasi dan bukan partisipasi. Jadi, bisa saja itu berita-berita (bohong) itu mendorong mobilisasi massa," katanya.