Debat kedua pilpres, berikut serangan dan jualan capres

Dalam hitungan jam, debat pemilihan presiden putaran kedua akan berlangsung. Tema besar debat kali ini adalah ekonomi yang turunannya membahas pangan, sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur dan energi. 

Tanpa kisi-kisi debat yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat diharapkan menguak ide baru, gagasan konkret dan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa selama ini dari masing-masing calon presiden.

Nah, pada debat kali ini, Alinea.id coba merangkum kemungkinan tema serangan penantang ke petahanan. Serta jualan dari petahana sepanjang debat berlangsung.  

1. Pangan 
Calon presiden (capres) nomor urut 02 diprediksi akan mengkritik habis lawannya, Joko Widodo (Jokowi) terkait ekspor dan impor. Seperti diketahui Prabowo dalam beberapa kesempatan kerap kali mengkritik Jokowi yang tidak berhasil mewujudkan swasembada pangan dan mendahulukan impor ketimbang menyelesaikan masalah distribusi pangan. 

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattof memprediksi, impor pangan seperti: beras, gula dan garam pada era Jokowi jumlahnya cukup besar. Hal ini kontradiktif saat Jokowi maju sebagai Presiden tahun 2014. Kata Ibra, isu pangan yang sangat empuk untuk menyerang petahana.  

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menambahkan besarnya realisasi impor beras yang mencapai 2,25 juta ton dengan nilai US$1,03 miliar pada sepanjang tahun 2018 tentu akan menjadi pertanyaan dari Prabowo. 

"Dalam konteks pangan, jangan lupa juga bicara soal kesejahteraan petani. Apakah petani makin sejahtera atau tidak," ujar Eko kepada Alinea.id. 

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah memprediksi masalah pangan menjadi sasaran bagi paslon 02 untuk menyerang paslon 01. Harga pangan akan menjadi pertanyaan Prabowo karena kegagalan Jokowi menurunkan harga daging di bawah Rp 100.000 per kilogram (kg) yang saat ini bertengger masih di atas Rp 100.000 per kg. 

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengaku pesimis akan berjalannya debat nanti malam. Sebab, keduanya dinilai tidak memiliki gagasan baru dalam menyelesaikan masalah di keseluruhan tema. 

Faisal memperkirakan Jokowi dalam debat kedua akan lebih fokus bertahan. Petahana akan banyak menyampaikan capaian-capaiannya saat memerintah selama ini. Kalaupun ada perbaikan kebijakan, Faisal menilai hal tersebut tidak signifikan. 

Sedangkan Prabowo diprediksi hanya akan banyak mengkritik kegagalan Jokowi selama memerintah. Artinya, paslon 02 hanya melihat celah-celahnya tanpa ada pemikiran baru.

"Kalau Prabowo cerdik, mereka akan pakai data pangan yang menunjukkan impornya waktu panen raya. Waktu paceklik impornya tidak ada," pungkasnya.
 

2. Infrastruktur 

Infrastruktur memang menjadi contoh paling nyata kinerja Jokowi. Daerah terluar dan terpencil serta daerah perbatasan pada era Jokowi terjadi peningkatan pembangunan. 

Namun sarana pembangunan infrastruktur fisik perlu diperluas agar mencakup irigasi, embung, dan jalan-jalan desa yang dibutuhkan untuk memproduksi dan mengangkut pangan dari sentra produksi di desa-desa. Meskipun kata Eko, pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di posisi sekitar 5% saja. Padahal anggaran infrastruktur sudah digelontorkan hingga ratusan triliun. 

Berdasarkan data dari Pusat Studi BUMN (PSB) pada tahun 2018 saja total anggaran infrastruktur sudah menembus Rp409 triliun. Jumlah ini naik dari periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp387,7 triliun.

Data tersebut sebetulnya akan menarik pada debat kedua kali ini, karena objek kebijakannya kelihatan. Apa infrastruktur benar dirasakan oleh masyarakat. Itu akan diuji oleh kedua belah kubu, dan mana yang paling benar. 

Meski kinerja infrastruktur terlihat cemerlang, utang juga membengkak. Abra menyebut utang akan menjadi bahan serangan Prabowo ke Jokowi karena ambisinya membangun infrastruktur dengan mengandalkan utang. 

Idealnya, infrastruktur yang masif akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatakan produktifitas, industri dan meningkatkan ekspor. Sayangnya, hasilnya kontradiktif. 

"Jadi capaian-capaian infrastruktur pemerintah akan dengan mudah dipatahkan oleh capres penantang," jelasnya. 

3. Energi

Dari sisi energi, menurut Eko, penguasaan PT Freeport oleh PT Inalum dan blok-blok migas, seperti Blok Rokan dan Mahakam yang kini ada di tangan PT Pertamina juga bisa menjadi nilai tambah Jokowi dalam debat capres dan cawapres kedua ini. 

Kendati demikian, kata Eko capres petahana harus menguraikan kepada masyarakat, bagaimana pengelolaan saham dan cara mereka untuk menjalankan produktivitas pengeboran, untuk minyak dan gas. 

Adapun serangan ke calon presiden nomor 01 adalah soal separuh kebutuhan minyak Indonesia masih di impor. Lifting minyak Indonesia tidak pernah naik dan trennya selalu turun dari tahun ke tahun, hingga kini Indonesia hanya mampu lifting minyak 800 barel per harinya. 

"Pengeboran minyak butuh investasi baru, investasi yang dibutuhkan kurang lebih Rp30 triliun setahun oleh Pertamina untuk meningkatkan produksi. Hal-hal itu yang harusnya bisa disampaikan oleh Jokowi," imbuh Eko.

Abra menambahkan, isu yang menjadi sasaran paslon 02 terkait ketergantungan energi masyarakat Indonesia yang sangat besar. Tercermin dari defisit migas yang sangat dalam pada 2018. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar sepanjang 2018. Kepala BPS Suhariyanto mengakui defisit ini salah satunya disebabkan defisit neraca migas sebesar US$12,40 miliar. 

"Pada akhirnya defisit migas itu yg menyebabkan defisit transaksi berjalan kita juga tinggi. Selain itu, defisit migas juga menyebabkan nilai tukar rupiah cukup dalam penurunannya pada 2018 lalu," imbuh Abra. 

Artinya, kata dia, keinginan pemerintah untuk mendorong investasi khsususnya di sektor migas dengan berbagai paket-paket kebijakan nyatanya belum mampu menarik minat investasi terutama investor asing di sektor migas. Hal ini dilihat dari realisasi invesatasi asing mengalami penurunan pada tahun lalu. 

Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang 2018 adalah Rp392,7 triliun atau turun 8,8% dibandingkan 2017 yang mencapai Rp430,5 triliun. Akan menjadi pertanyaan bagaimana Pertamina sebagai BUMN yang menjadi penjaga gawang dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan energi. 

Namun adanya BBM satu harga juga akan sangat mungkin menjadi jurus pamungkas calon presdien nomor urut 01 untuk dikemukakan. Seperti yang sudah terjadi di Papua dengan BBM satu harga. 

Soal pertambangan, Jokowi dinilai belum berhasil melakukan mandat UU Minerba Tahun 2009. Upaya hilirisasi agar komoditas tambang bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dengan membangun smelter, pemerintah belum konsisten mendorong upaya hilirisasi hasil tambang. 

4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Di sisi lain sekalipun penguasaan Freeport dan blok migas berhasil di era Jokowi, isu lingkungan tidak dapat dipisahkan. Pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Indonesia harus bertanggung jawab untuk penanganan amdalnya ke depan. 

Sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada potensi kerugian ekonomi atau ekosistem sekitar Rp185 triliun berasal dari Freeport. 

"Nah pertanyaannya siapa yang akan menanggung jika ada desakan-desakan Freeport harus melakukan perbaikan soal limbah di Timika?" kata Abra. 

Di sisi lain, petahana juga bisa saja menanyakan kepada paslon 02 terkait strategi untuk memecahkan masalah yang ada. Misalnya, dalam pengelolaan energi dan SDA apakah akan memperkuat BUMN atau membuka pintu investasi asing lebih besar.