logo alinea.id logo alinea.id

Dua cawapres punya beban pada tema debat

Kedua calon wakil presiden memiliki beban untuk dapat mengambil poasisi terhadap persoalan tersebut. 

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Minggu, 17 Mar 2019 17:09 WIB
Dua cawapres punya beban pada tema debat

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tahap ketiga akan mempertemukan calon wakil presiden untuk beradu gagasan serta visi misinya tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Ricky Gunawan berharap, agar para calon wakil presiden dapat mengemukakan gagasannya untuk membahas sejumlah persolan yang kerap terlupakan.

Meski begitu Ricky mengatakan kedua pasangan calon wakil presiden memiliki beban untuk dapat mengambil posisi terhadap persoalan tersebut. 

Misalnya, KH Ma’ruf Amin memiliki sejarah seperti mengeluarkan fatwa yang cukup diskriminatif ketika menjabat sebagai ketua MUI. 

Sementara, bagi Sandiaga Uno, dirinya mempertanyakan apakah dapat menyusun kebijakan yang progresif ketika koalisinya akan diisi oleh individu yang memegang teguh konservatisme.

"Tantangan-tantangan ini yang hendaknya dijawab dengan lugas nanti malam. Rakyat ingin melihat perdebatan yang rasional, bukan silaturahmi antar elite dengan bumbu retorika," kata Ricky.

Ricky juga menyoroti isu spesifik dalam tema yang diangkat pada debat ketiga, seperti: penegakan hukum bagi pengguna narkotika yang dinilai Undang-Undang Narkotika yang tidak bertumpu pada kesehatan publik. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pemakai narkotika yang dipenjara.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), jumlah pemakai narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Sponsored

Pada Februari tahun 2011 tercatat 13.766 orang dipidana karena masalah narkotika, jumlah itu meningkat menjadi 28.514 orang pada tahun 2015, dan pada tahun 2019 menjadi 33.704 orang.

"Hal itu menyebabkan jumlah pemakai narkotika berkontribusi pada situasi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang menjadi penuh sesak (overcrowded). Di sisi lain, hal itu akan melahirkan persoalan baru, seperti menciptakan pasar narkotika di dalam lapas, dan memperburuk kondisi sanitasi lapas dan psikologis para warga binaan," kata Ricky lewat rilis yang diterima Alinea.id pada Minggu (17/3). 

Selain itu, Ricky menilai wajah penegakan hukum narkotika yang punitif dapat mengesampikan pentingnya pengelolaan narkotika untuk kepentingan medis. 

Ia mencontohkan pada kasus Fidelis Arie, yang harus menjalani vonis penjara selama 8 bulan karena menanam ganja untuk mengobati istrinya yang saat itu sedang menderita penyakit serius.Menurutnya, penting bagi publik untuk mendengar pandangan kedua calon wakil presiden tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan medis.

Selanjutnya Ricky juga menyoroti persoalan sosial lainnya seperti: tidak terpenuhinya hak atas kesehatan terhadap orang yang mengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV). 

Penderita HIV di Indonesia sering mendapat diskriminasi dari lingkungan sosialnya, seperti kasus: tiga anak di Samosir, dan empat belas anak di Solo yang tidak mendapat hak pendidikannya kerena mengidap penyakit HIV.

Selain itu, dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran pengadaan obat terapi antiretroviral (ARV) untuk warga yang mengidap penyakit HIV/AIDS, menjadi persoalan yang harus dikemukakan dalam debat tahap ketiga nanti.

"Publik perlu mengetahui gagasan para cawapres untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), apa program khususnya untuk menghilangkan praktik diskriminasi terhadap ODHA, dan bagaimana strategi pencegahan korupsi di sektor kesehatan," katanya.

Ricky, juga menyoroti persoalan mengenai kelompok rentan lainnya. Seperti: kelompok minoritas seksual dan orang dengan disabilitas baik fisik maupun psikososial. Pihaknya mencatat bahwa sepanjang 2017 terdapat 973 anggota komunitas LGBT yang menjadi korban stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM.

Bentuk diskriminasi tersebut seperti persekusi, pembubaran acara secara paksa, pelarangan mendapatkan pendidikan, dan bentuk kekerasan lainnya. Padahal keberadaan komunitas LGBT di Indonesia sendiri sudah sejak lama ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu penolakan dan wacana kriminalisasi LGBT bukan hanya melihat aspek ahistoris, tetapi juga aspek diskriminatif.

Sementara itu, pada persoalan kesehatan jiwa, LBHM mencatat sepanjang tahun 2017 terdapat 159 orang dengan disabilitas psikososial yang menjadi korban kekerasan, termasuk pemasungan. Ricky, menilai pemasungan terhadap orang dengan disabilitas psikososial seolah menjadi masalah yang tidak terlihat (blindspot) oleh pemerintah.

"Padahal pemasungan sudah dilarang sejak 1977, tetapi hingga kini praktik itu masih ada di banyak tempat di Indonesia," ucapnya.