sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dukungan PBB di pilpres mengikis label Jokowi anti Islam

Gabungnya PBB mendukung Jokow-Ma’ruf bentuk sikap keterbukaan sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.

Robi Ardianto Ayu mumpuni
Robi Ardianto | Ayu mumpuni Senin, 28 Jan 2019 11:32 WIB
Dukungan PBB di pilpres mengikis label Jokowi anti Islam

Calon Presiden Joko Widodo kerap diberitakan miring selama masa kampanye pemilihan presiden. Itu terjadi baik pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019. Namun, pada pilpres kali ini dukungan Partai Bulan Bintang terhadap pasangan calon nomor urut 01 dapat mengikis label Jokowi anti Islam.

“Dukungan PBB kepada paslon #01 semakin mengikis labeling Jokowi itu anti Islam. Sebagaimana yang selama ini dikembangkan dengan menyebarkan hoaks melalui berbagai medsos (media sosial),” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani saat dihubungi di Jakarta pada Senin (28/1).

Menurut Arsul, gabungnya PBB untuk mendukung Jokow-Ma’ruf merupakan bentuk sikap keterbukaan sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Diketahui, koalisi tersebut sebelumnya beranggotakan PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, Partai NasDem, Partai Hanura, PKPI, Partai Perindo, dan PSI.

“Selama ini di KIK memang partai-partai berbagi peran, sehingga tidak ada yang merasa dikecilkan perannya,” kata Arsul.

Selain itu, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, sudah menduga PBB akan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019. Itu ditandai dengan pilihan sikap pendiri partai tersebut, yakni Yusril Ihza Mahendra yang memilih menjadi penasihat hukum untuk capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf. 

"Sudah bisa kami duga sebelumnya setelah Pak Yusril Ihza Mahendra menjadi penasehat hukum Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf," kata Ace.

Sementara, terkait calon legislatif dari PBB yang masih mendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga,  TKN menyerahkannya kepada internal partai itu sendiri. Namun, Ace mengatakan, jika PBB sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf, seharusnya juga diikuti oleh seluruh kadernya.

“Setahu saya, di manapun keputusan partai diikuti oleh para kadernya. Apalagi, keputusan itu melalui mekanisme rapat pleno partai. Sudah seharusnya setiap kader partai loyal kepada kebijakan partai,” ujar Ace.

Sponsored

Sebelumnya, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan keputusan memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin bukanlah keputusan pribadinya. Melainkan keputusan mayoritas peserta dalam Rapat Pleno DPP PBB pada 19 Januari 2019. Meski demikian, kata Yusril, dirinya berikut partai tetap menghormati apabila ada kadernya yang berbeda dukungan atau pendapat.

"PBB tetap menghargai dan menghormati apabila ada fungsionaris dan anggota partai yang berbeda pilihan dan dukungan, selain dari apa yang telah diputuskan. Namun ekspresi dari pilihan dan dukungan itu dilakukan secara pribadi dan tidak melibatkan institusi partai," kata Yusril.

Tetap Prabowo-Sandi

Sementara itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwini meyakini masih banyaknya dukungan terhadap Prabowo-Sandiaga Uno dari kader-kader Partai Bulan Bintang (PBB).

Meski secara resmi PBB menyatakan dukungannya terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin. Bukan berarti suara itu diberikan secara utuh.

“Saya masih optimis banyak juga jamaah PBB itu masih tetap memilih Prabowo-Sandi,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (28/1).

Jazuli mengatakan memang tidak semua kader PBB mengikuti suara ketua umum partai. Bahkan ia menuturkan berdasarkan sejumlah hasil survei pun menunjukkan banyaknya beda suara di sejumlah partai.

Lebih lanjut Jazuli menyatakan sudah terlihat adanya perbedaan pilihan di dalam tubuh PBB. Kendati demikian perbedaan pilihan dianggap wajar karena setiap anggota partai juga memiliki hak untuk hal tersebut.

“Ya itu sebagai bukti yang saya katakan sebagaian kader PBB itu belum tentu ikut semua,” katanya.

Ia mengatakan meski demikian dirinya tetap menghormati keputusan PBB tersebut. Pasalnya beda pendapat di dalam tubuh partai pun merupakan sebuah demokrasi yang tidak boleh dilarang.

“Biarkan masyarakat yang menilai, tapi saya sebagai politisi harus mengatakan semua parpol semua pimpinan parpol semua pengurus parpol berhak menjatuhkan pilihannya dalam pesta demokrasi ini kepada calon tertentu,” pungkasnya

Berita Lainnya