Fadli Zon: Demokrasi RI memalukan di era Jokowi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengutip data Economist Intelligence Unit (EIU), Fadli mengatakan, tingkat demokrasi Indonesia bahkan lebih buruk ketimbang Timor Leste. 

"Pada 2016 kita masih berada di peringkat 48, tahun lalu peringkat kita anjlok ke 68. Lebih menyedihkan lagi, peringkat demokrasi kita bahkan lebih buruk dari Timor Leste yang ada di urutan 43 secara global," ujar Fadli di akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (1/1). 

Menurut Fadli, kemunduran demokrasi di Indonesia merupakan ironi dalam perkembangan politik di bawah pemerintahan Jokowi. Terlebih, Indonesia saat ini bakal menggelar Pemilu 2019 secara serentak. 
 
"Ini ironi perkembangan politik di era pemerintahan @jokowi. Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran memalukan, apalagi kini menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Potret serupa, lanjut Fadli, juga terekam dalam data Freedom House.  Menurut Freedom House, meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil telah mendorong Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free) di tahun 2018.

"Sementara itu, jika kita bandingkan dgn Timor Leste, situasinya berbalik. Timor Leste mengalami kenaikan status dari negara 'partly free' menjadi 'free'," cuitnya. 

Fadli mengaitkan kemunduruan demokrasi di Indonesia dengan keluhan masyarakat, semisal soal persekusi terhadap ulama yang kritis maupun keluhan adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposisi.

"Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam berdemokrasi. Sehingga, jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi kita, akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangkal," imbuhnya. 

Lebih jauh, Fadli mengatakan, demokrasi Indonesia juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Sepanjang 2018, masyarakat disajikan dengan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan, semisal ditemukannya kasus jual beli blanko e-KTP, tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta munculnya isu puluhan juta pemilih yang belum masuk dalam DPT.

"Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kita tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar 24 triliun rupiah ini, berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk," kata dia.