sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Firli: Ada pencatut nama KPK manfaatkan Pilkada dan Covid-19

Pemerasan yang mencatut nama KPK terjadi di pelbagai daerah

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 17 Sep 2020 11:06 WIB
Firli: Ada pencatut nama KPK manfaatkan Pilkada dan Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 291182
Dirawat 61839
Meninggal 10856
Sembuh 218487

Menjelang Pilkada Serentak 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada pihak tak bertanggung jawab mencatut nama KPK. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, beberapa kasus modusnya adalah membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Berdasarkan laporan yang diterima Firli pada 2020, pemerasan yang mencatut nama KPK terjadi di pelbagai daerah, seperti Bengkulu (Januari), Bireuen Aceh (Juli), dan Ciamis, Jawa Barat (Agustus).

Firli membeberkan, modus operandi pelaku adalah menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah di daerah yang diduga 'bermain' dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara.

"Banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi, berani melawan 'KPK palsu' dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap," ujarnya.

"Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi 'sapi perah' petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara di daerah," imbuhnya.

Upaya pemerasan yang mengaku dari KPK juga bisa terjadi di daerah dalam penanganan Covid-19. Untuk mengantisipasinya, komisi antisuap melalui unit Koordinasi Wilayah Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi.

"Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun antikorupsi bagi aparatur pemerintah di daerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang mereka kelola sangat besar sekali," jelasnya.

Sponsored

Sebelumnya, KPK mengingatkan calon kepala daerah mewaspadai pihak yang mengaku bisa membantu pengisian LHKPN. Hal itu disampaikan karena baru-baru ini lembaga antisuap mendapat laporan adanya pihak yang mengaku pegawai atau mitra KPK dan mengklaim bisa melakukannya.

"Adanya pihak-pihak yang mengaku pegawai atau mitra KPK di Banten dan Jawa Barat yang dapat membantu untuk mengisi e-LHKPN," kata Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Ipi mengatakan apabila masyarakat mendapati pihak yang menggunakan nama KPK untuk keuntungan pribadi atau golongan, maka diminta segera melapor ke polisi atau call center KPK di 198.

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB