Fraksi pendukung pemerintah tolak pembentukan Pansus Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan Fraksi PPP bakal menolak usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu. Langkah PPP, menurut Arsul, juga bakal diikuti fraksi parpol pendukung pemerintah lainnya di DPR.

"Kami ada enam fraksi di koalisi pemerintahan akan menolak usulan pembentukan Pansus Pemilu," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

Menurut Arsul, pembentukan pansus belum diperlukan lantaran masih ada tahapan Pemilu 2019 yang belum selesai. Selain itu, pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu pun bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apa yang sudah disepakati dalam UU Pemilu itu dibuat semua oleh fraksi. Tidak hanya parpol koalisi pemerintah. Maka, lebih baik diikuti saja," ujarnya.

Arsul menilai pembentukan pansus kental nuansa kepentingan politik. Ia pun meminta kelompok-kelompok yang keberatan dengan hasil pemilu dan memiliki bukti-bukti dugaan kecurangan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. 

"Jangan sampai DPR disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu sementara DPR memiliki pekerjaan rumah yang banyak. Dalam rapat paripurna disampaikan banyak kerja legislasi yang dalam lima bulan ini harus diselesaikan," kata Arsul.

Usul pembentukan pansus pemilu sebelumnya disuarakan anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Rabu (8/5) lalu. Usul itu juga didukung Fraksi Gerindra. 

"Fraksi PKS memandang perlu adanya hak angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Ledia. 

PKS dan Gerindra merupakan partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Sejauh ini, hasil penghitungan via sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan raupan suara nasional sekitar 55%.

Selain oleh PPP, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga diusung oleh lima parpol penghuni parlemen, yakni Partai Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. (Ant)