Korupsi, isu politik yang paling mudah diterima

Wacana pemberantasan korupsi selalu menjadi dagangan kampanye setiap kali pemilihan umum (pemilu) datang. Apabila ditarik pada pemilihan presiden atau pilpres, korupsi selalu dijanjikan akan diberantas masing-masing calon. Bahkan menjadi senjata untuk saling serang kedua tim kampanye. 

Tentu masih segar dalam ingatan saat politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR menyebut kalau Presiden Soeharto adalah guru korupsi. Ujung dari ucapan Basarah soal guru korupsi tersebut, laporan terhadap dirinya ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tidak bisa dihindari. 

Partai Berkarya, partai politik yang didirikan oleh anak-anak Presiden Soeharto sempat meradang. Melalui Ketua DPP-nya, Badaruddin Andi Picunang membalas tudingan Basarah dengan menyebut kalau Soeharto merupakan pionir pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Dasar ucapan Badaruddin adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Badaruddin menyebut, kalau bukan hanya saat Presiden Soeharto lah praktik korupsi jamak terjadi. Justru pada zaman penjajahan Belanda, masa VOC kata Badaruddin. 

Badaruddin tidak salah memang, meski tidak sempurna memberantas korupsi toh Presiden Soeharto memang pernah mengusahakan memberantas korupsi. Dalam 'Otobiografi Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya', Soeharto menulis 'Tak Ada yang Membenarkan Korupsi'. 

Presiden kedua RI ini menjelaskan tentang gaduhnya bangsa kala tahun 1970 tentang korupsi. Mahasiswa berdemonstrasi dan menempelkan poster di jalan Jakarta, mobil, bus menuntut pemberantas korupsi. Tidak ketinggalan surat kabar tertentu gencar menghantam korupsi. 

Soeharto diceritakan sempat berdialog dengan mahasiwa tersebut di dua tempat. Satu di kediamannya dan kedua di Istana Negara. Ia diceritakan gelisah dan menyadari kalau korupsi yang terjadi saat itu bukanlah karena mental yang korup, melainkan akibat dari tekanan-tekanan ekonomi. 

Saat itu, Presiden yang lengser pada tahun 1998 menilai apabila pembangunan ekonomi telah mencapai standar hidup yang tinggi dan pegawai negeri menerima pendapatan yang cukup, maka korupsi akan hilang. 

Akhirnya pada tahun 1970, Soeharto membentuk Komisi Empat yang diketuai sejumlah tokoh politik untuk menyerahkan rekomendasi kewajiban para pejabat soal daftar kekayaan mereka kepada Presiden. Dari situlah kemudian digagas dan disahkan undang-undang anti korupsi dan undang-undang yang mengatur kegiatan Pertamina. 

Kini hingga Presiden ketujuh Joko Widodo, korupsi masih menjadi momok bangsa. Peringkat Indeks Korupsi Asean yang berasal dari Transparency International mencatat Indonesia berada di posisi kelima pada tahun 2017 dengan skor sebesar 37. Meskipun memiliki trend positif, namun sejak tahun 2016 angkanya masih sama.