Hadiri pleno KPU, saksi Prabowo tolak tanda-tangani rekapitulasi

Perwakilan saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Azis Subekti berkukuh tidak akan menandatangani berkas rekapitulasi suara Pemilu 2019 dari seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Azis, keputusan tersebut sudah menjadi kebijakan kubunya. 

"Kami saksi dari Prabowo-Sandi. Beliau (capres Prabowo) sudah menyatakan menolak seluruh hasil pilpres. Kami akan tetap menjalankan keputusan dari calon presiden kami," kata Azis di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Azis, instruksi Prabowo tersebut sudah disampaikan kepada seluruh saksi BPN Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia. Di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara Prabowo-Sandi pun, saksi BPN dilarang menandatangani berkas rekapitulasi. 

Keputusan tersebut, lanjut Azis, diambil kubunya lantaran angka perolehan suara di sejumlah provinsi yang janggal. "Jadi, jangan ada persepsi di masyarakat kalau BPN hanya mau menandatangani rekapitulasi suara nasional di daerah yang menang saja. Di Jawa Barat yang memenangkan Prabowo-Sandi pun kami tidak tandatangani," ujarnya.

Saksi dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, I Gusti Putu Artha, meminta KPU tetap mencatat kehadiran saksi dari BPN dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional. Catatan kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa rapat diikuti kubu Prabowo-Sandi.

"Saya minta nama-nama mereka (saksi BPN) tetap tercatat dalam berkas pengesahan suara, meskipun tidak ditandatangani. Agar menjadi bukti bahwa mereka menyaksikan serta menjalani rapat pleno di KPU RI," ucapnya.

KPU rencananya bakal menggelar rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk empat provinsi, yakni Provinsi Riau, Papua, Sumatera Utara dan Maluku, Senin (20/5). Selain itu, KPU juga bakal merampungkan rekapitulasi suara dari tempat pemungutan suara (TPS) Kuala Lumpur. (Ant)