Hanura ancam polisikan komisioner KPU

Ratusan simpatisan dan kader Partai Hanura menggeruduk gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (20/12). Dipimpin Ketua DPP Hanura Benny Ramadhani, massa berorasi di depan gerbang KPU sejak pukul 10.00 WIB. 

Namun demikian, tak satu pun komisioner KPU yang bisa ditemui massa aksi. Kecewa tak digubris, Benny mengancam, bakal melaporkan komisioner KPU ke Bareskrim Polri. 

"Kalau KPU tidak mau mendengar aspirasi kami sebagai ketaaatan pada hukum, kami akan membawa masalah tersebut ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan Bareskrim Polri," ujar Benny kepada wartawan. 

Massa Hanura menuntut KPU mencabut keputusannya mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD (Dewan Pimpinan Daerah) RI. Keputusan KPU mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan calon legislator tidak boleh menjabat sebagai ketua umum parpol. 

OSO kemudian menggugat putusan MK ke Mahkamah Agung (MA). MA kemudian diputuskan bahwa putusan MK tidak berlaku surut atau berlaku untuk pemilu legislatif berikutnya.

KPU juga meminta OSO mundur dari jabatannya sebagai Ketum Hanura jika bersikeras mencalonkan diri menjadi anggota DPD. KPU memberi batas waktu hingga 21 Desember kepada OSO. "Ini kan untuk mempermalukan OSO. Tanggal 21 Desember merupakan hari ulang tahun Partai Hanura," cetus Benny. 

Di lain pihak, Kepala Bagian (Kabag) Keamanan KPU Suyadi menerangkan, tidak ada seorang pun komisioner KPU yang sedang berkantor saat itu. "Kami hanya memfasilitasi. Pimpinan tidak ada di tempat semua," jelasnya. 

Sebelumnya, peserta aksi sempat bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga gerbang KPU. Kisruh mereda setelah 34 perwakilan massa diperbolehkan masuk ke gedung KPU.