Sematkan Industri 4.0 dalam visi misi, ini saran pengamat

Tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik atau yang dikenal dengan Industri 4.0  menjadi salah satu isu ekonomi penting pada era saat ini. Dalam kondisi dunia yang mengandalkan teknologi canggih, Industri 4.0 bisa menjadi bahan dagang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga pada pemilu. 

Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor Urut 01, Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin pun turut memasukkan isu terkait Industri 4.0 ke dalam visi misinya.  

Jokowi-Ma’ruf berkomitmen melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyosong industri 4.0. Misalnya, dengan mengembangkan sentra-sentra inovasi science-technopark dalam pengembangan industri. 

Menyematkan industri 4.0 pada visi misi, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal justru mengkritiknya. Sebab menurutnya, jika dilihat dari praktek kerja Kementerian Industri era Jokowi saat ini, faktor kesiapan sumber daya manusia terkesan diabaikan.

“Jadi kalau bicara dari compability roadmap revolusi Industri 4.0 itu untuk Indonesia, sangat tidak compatible. Padahal sumber dayanya melimpah dibandingkan Eropa. Makanya Eropa, memilih suatu cara untuk kemudian mengantisipasi bagaimana kekurangan sumber daya mereka itu bisa dikompensasi dengan penggunaan teknologi tinggi. Sementara kalau melihat proporsi terbesar labour force itu, harusnya dioptimalkan dengan baik dulu,” terang Fithra kepada Alinea.id pada Jumat (11/1). 

Fithra menyarankan apabila Jokowi ingin memformulasikan kebijakan perihal Industri 4.0 sebaiknya dilewati bertahap. Karena, Fithra berpandangan porsi sumber daya manusia Indonesia yang terlampau gemuk jadi harus disiapkan terlebih dahulu.

Karena angkatan kerja Indonesia jumlahnya sangat banyak, tentu hal ini bisa menjadi bensin pertumbuhan ekonomi. Indonesia memang harus siap menghadapi revolusi industri 4.0 karena gejala ini merupakan efek global yang secara jamak berdampak di banyak negara. Untuk itu, dia menyarankan siapa pun presiden yang terpilih nanti agar memikirkan skema pengembangan sumber daya manusia terlebih dahulu.  

“Jadi, mau tidak mau harus menghadapi revolusi Industri 4.0. Tapi lantas bagaimana caranya, jangan sampai kemudian kita terlalu masuk ke revolusi Industri 4.0, tetapi kita malah meninggalkan sumber daya yang melimpah ini. Yang mana sebagian besar itu tidak compatible. Siapapun presidennya, SDMnya harus dipikirkan. Harus lebih konkret,” pungkasnya.