logo alinea.id logo alinea.id

Jika Jokowi menang, BPN minta pendukung Prabowo lawan KPU

Kubu Prabowo-Sandi meminta pendukungnya untuk melawan KPU jika memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 04 Mei 2019 17:37 WIB
Jika Jokowi menang, BPN minta pendukung Prabowo lawan KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pengumuman hasil Pemilu 2019. Menurut jadwal, pengumuman hasil pemilu akan digelar pada Rabu (22/5).

Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) Marwan Batubara mendesak agar KPU menunda pengumuman penetapan hasil Pemilu 2019.

"Tanggal itu ditetapkan berdasarkan skenario penuh manipulasi perhitungan suara dan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Karena kecurangan sudah terungkap, tanggal itu sudah tidak relevan, kita minta untuk ditunda," tegasnya dalam acara "Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya" di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Sabtu (4/5).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Seknas Arief Rahman menyatakan atas dugaan kecurangan yang ada, KPU sudah tidak bisa dipercaya.

Dia mendorong para relawan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk melawan pengumuman KPU jika memenangkan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita harus lawan itu, kita berharap rakyat juga bangkit dan menyerukan perlawanan atas kecurangan ini," ujarnya. "Kecurangan dan keberpihakan KPU membinasakan demokrasi Indonesia," kata dia.

Selain itu, Seknas Prabowo-Sandi juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap dana kampanye Jokowi yang mereka duga menggunakan dana APBN.

Mereka pun minta agar digelar audit forensik terhadap Situng KPU dan para pejabat KPU. Menurut mereka, para pejabat pantas dipidana karena terlibat dalam kecurangan pilpres yang masif dan sistematis.

Sponsored

Tidak hanya itu, Seknas menyerukan agar lembaga survei membuka pintu dan menerima untuk diaudit, serta secara terbuka menyampaikan sumber dana mereka.

"Mereka pasti memenangkan pihak yang membayar mereka, lembaga-lembaga survei itu kan bukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Maka itu kami minta para lembaga survei itu buka data dan cara operasi sistem perhitungan mereka," kata Marwan.

Marwan menekankan perlunya ada pendataan secara seksama terkait seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang digunakan dalam Pemilu 2019.

"Diduga kuat ada banyak TPS yang fiktif yang suaranya dialokasikan untuk kubu petahana," jelasnya.

Pria berusia 63 tahun itu juga meminta agar seluruh lembaga penegak hukum menjaga netralitas dan menindaklanjuti kejahatan pemilu yang terjadi.