logo alinea.id logo alinea.id

Kandidat ditantang pulihkan kepercayaan publik

Ketegangan pada masa kampanye pilpres potensial pecah menjadi konflik terbuka.

Armidis
Armidis Jumat, 29 Mar 2019 20:44 WIB
Kandidat ditantang pulihkan kepercayaan publik

Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menantang para calon presiden (capres) berbicara soal solusi keterbelahan masyarakat di debat keempat Pilpres 2019. Menurut dia, saat ini masyarakat terpecah karena beda pilihan politik. 

"Itu harus dipertanyakan dalam debat. Tahapan apa yang akan dilakukan untuk memulihkan trust masyarakat. Sekarang ini selalu ada disharmoni dan itu mesti dijelaskan oleh Jokowi," kata Wiwik, sapaan akrab Siti Zuhro di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/3).

Debat keempat bakal digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/2). Debat yang hanya mempertemukan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto itu mengambil tema ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan dan hubungan internasional. 

Menurut Wiwik, nuansa perpecahan nyata dalam pergaulan sosial sehari-hari. Ia khawatir, ketegangan pada masa kampanye pilpres meruncing dan pecah menjadi konflik. 

"Keterbelahan baik di level elite maupun bawah, bila tidak dikelola dengan baik ini sangat berbahaya sekali. Soalnya ini juga menyangkut keamanan dan pertahanan kita," ujar Wiwik.

Lebih jauh, Wiwik melihat kontestan yang bertarung tidak mempertimbangkan etika lagi. Yang muncul di publik, kata dia, ialah saling serang yang minim substansi. "Di negara ini sudah tidak ada contoh teladan. Elite politik kita juga begitu tidak meneladani lantaran kontestasi," kata dia.

Sosiolog Musni Umar, mengimbau agar lembaga penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, bersikap adil dalam menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu. Menurut dia, konflik terbuka mungkin terjadi pascapilpres jika publik merasa hasil pemilu dicurangi. 

"Ini menjadi benih ketidakpercayaan masyarakat. Ini juga menjadi benih revolusi sosial kalau ketidakadilan merajalela pasti terjadi," kata Musni.

Sponsored

Menurut Musni, kepercayaan publik yang tergerus terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Bahkan, dia menduga lembaga pemilu juga disetir oleh penguasa. "Makanya kita mengingatkan pemilu ini tidak boleh curang, harus adil. Polri dan TNI tidak boleh terlibat dalam pemilu," imbuhnya. 

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dirilis Maret menemukan bahwa hanya 66% publik yang percaya terhadap penyelenggara pemilu. Sekitar 11% atau sekitar 25 juta orang tidak percaya penyelenggara pemilu netral.  

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa menuding kubu Jokowi-Ma'ruf sengaja menempelkan isu-isu yang rentan memecah belah dalam narasi politiknya. Ia mencontohkan bergulirnya rumor Prabowo bakal menerapkan sistem khilafah jika memenangi Pilpres 2019. 

Padahal, lanjut Dian, bagi Prabowo-Sandi, ideologi Pancasila dan sistem pemerintah telah final tak dapat diperdebatkan. "Pihak sebelah kekurangan narasi. Sehingga yang ditampilkan ke publik adalah ketakutan-ketakutan," kata Dian.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Baihaqi menampik jika keterbelahan masyarakat disebabkan oleh kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, pemerintah selalu mengacu kepada aturan dalam menyikapi persoalan-persoalan yang bergulir di masyarakat. 

"Apapun yang dilakukan dari UU itu merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi apa yang terjadi sekarang tidak serta merta kesalahan pemimpin," kata dia.