Kapolri: Jangan ada bahasa menjatuhkan pemerintahan yang sah

Kepolisian telah mengantisipasi potensi ancaman keamanan dalam rencana unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, polisi siap membubarkan paksa aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum. 

"Tak boleh mengganggu ketertiban publik, harus dilakukan dengan etika, tidak mengancam keamanan nasional, dan harus menjaga persatuan nasional. Itu yang harus dipatuhi. Jika itu tak dipatuhi, maka bisa dibubarkan," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Tito mengingatkan agar pihak-pihak yang hendak memobilisasi massa memperhatikan ketentuan-ketentuan pidana dalam menggelar demonstrasi. Salah satu yang dilarang keras adalah menyerukan makar dalam aksi protes. 

"Jika ada bahasa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, itu bisa dikatakan makar, dan ada ancaman pidananya. Jadi, kalau ada provokasi untuk melakukan makar itu ada ancaman pidananya," katanya. 

Kepolisian, lanjut Tito, juga akan membubarkan aksi unjuk rasa yang digelar di ruang terbuka lewat pukul 18.00 WIB. Peserta aksi yang menolak pembubaran bisa dikenakan pidana. "Tidak mematuhi aturan petugas yang sah. Hal itu bisa dikenakan pidana itu ada di KUHP (Kitab Utama Hukum Pidana)," katanya. 

Dalam wawancara dengan sejumlah media asing, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan tidak akan mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf sebagaimana terekam dalam Situng KPU sejauh ini. Ia pun mengatakan tidak akan melarang pendukungnya menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019. 

Gelar kekuatan massa (people power) sebelumnya dicetuskan oleh anggota Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais. Seruan serupa juga digaungkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. 

Tito pun berpendapat mestinya people power tak perlu lagi digelar. "Apa yang dimaksud people power itulah yang ada di TPS (tempat pemungutan suara), di mana masyarakat turun menunjukkan powernya untuk memilih," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya telah memetakan potensi mobilisasi massa menggunakan pendekatan teritorial. "Dengan berkerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat," katanya. 

Hadi pun meminta masyarakat dewasa dalam menyikapi hasil pemilu. "Jadi, kami meminta kedewasaan dari masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," katanya.