Kemendagri bentuk tim kesiapan Pilkades Serentak 2020

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim guna memastikan kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2020. Bakal ada 23 tim dan masing-masing membawa daftar periksa (checklist) sebagai panduan. 

"(Sebanyak) 23 tim ini akan berangkat ke seluruh 23 kabupaten ini dan membawa checklist. Empat jenis checklist tentang kesiapan di tingkat kepala daerah, bupati/wali kota, apakah siap, apakah sosialisasi sudah ada, dan seterusnya," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Tim yang bertugas, sambung dia, juga akan memastikan sejauh mana kesiapan penyelenggaraan pilkades di tingkat kecamatan hingga penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya.

"Yang kedua, adalah checklist untuk di tingkat kecamatan. Apakah kecamatan, Forkopimcam ini, membuat Komite Pengawas. Checklist ini dengan item-item untuk melihat kesiapan pengawasan di tingkat kecamatan," paparnya.

"Kemudian ada checklist untuk panitia. Panitia yang dibentuk oleh bupati atau wali kota. Checklist-nya adalah apakah memiliki kesiapan untuk protokol dan lain-lain, kabupatennya apakah sudah membuat peraturannya atau belum," lanjutnya, mengutip situs web Kemendagri.

Selain itu, tim bertugas memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan pilkades yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun desa (APBDesa). Tujuannya, seluruh persiapan dipastikan aman dari penularan Covid-19 dan mendukung kesuksesannya acara.

“Untuk aparat keamanan juga ini perlu disiapkan. Dari segi anggaran, ada juga yang sudah selesai dan ada juga yang belum," ujarnya. "Bervariasi kami lihat."

Karenanya, Tito mengingatkan, pelaksanaan pilkades sangat bergantung pada hasil pemantauan tim yang diterjunkan. Jika hasilnya bagus dan banyak indikator kesiapan yang terpenuhi, pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai rencana.

"Jadi, nanti mohon yang melaksanakan tanggal 13, 14, 15, 16, 19, betul-betul dicek betul, apakah yakin atau tidak. Ini akan terlaksanakan mirip dengan pilkada, sehingga aman. Kalau tidak yakin, lebih baik tunda di atas tanggal 20," tuturnya.

Bekas Kapolri ini menerangkan, ke-23 tim tersebut segera diterjunkan. Diprioritaskan ke desa-desa yang melaksanakan pilkada pada 13-19 Desember.

"Begitu kita lihat checklist-nya bagus semua, di tingkat kepala daerah bagus, di tingkat panitia bagus, di tingkat kecamatan bagus, dan sampling random-nya di beberapa desa yang melakukan itu juga checklist-nya bagus, maka kita akan memberikan greenlight untuk melaksanakan," urainya.

"Tapi kalau checklist-nya buruk semua, maka dengan segala hormat, sesuai undang-undang, maka saya selaku mendagri akan meminta untuk ditunda. Ditunda ke waktu yang berikutnya di tahun 2020 ini di tanggal-tanggal yang bisa untuk penyelenggaraan. Kalau memang tidak siap betul, ya, ditunda di tahun 2021,” tutup Tito.