sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kerap bermasalah, Kemendagri diminta sinkronkan data penduduk

Tidak sinkronnya data penduduk pada Disdukcapil dan BPS kerap disalahgunakan dalam pemilu.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 10 Jun 2021 10:03 WIB
Kerap bermasalah, Kemendagri diminta sinkronkan data penduduk

Anggota Komisi II DPR, Junimart Girsang, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyinkronkan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pangkalnya, selama ini kerap terjadi perbedaan data kependudukan di kedua lembaga itu sehingga sering disalahgunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) oleh pihak tertentu.

"Karena ada data orangnya sudah meninggal, tetapi tetap ikut memilih," katanya dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Dengan penambahan anggaran belanja Kemendagri 2022 sebesar Rp1,9 triliun, Junimart menegaskan, 
permasalahan tentang data kependudukan seharusnya menjadi program kerja prioritas. "Sementara dari program kerja di 2022 ini tidak ada dicantumkan terkait program kerja validasi data kependudukan di Disdukcapil dengan BPS."

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini lantasn mengingatkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan jajarannya agar segera memasukkan program validasi data kependudukan Disdukcapil dan dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta data DP4 ke dalam program rencana kerja 2022.

"Ini paling penting karena tambahan anggaran untuk Kemendagri ini sebanyak Rp1,9 triliun itu untuk pemilu dan pilkada," tegasnya.

Kemendagri mengajukan anggaran Rp1,902 triliun ke DPR untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jumlah itu merupakan hasil perundingan dengan sejumlah lembaga.

Jumlah anggaran yang diajukan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 23 Maret. Total anggaran itu bakal dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) sebesar 1,6 triliun untuk pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi.

Lalu, seleksi penyelenggaraan komisioner KPU-Bawaslu hingga forum komunikasi politik dan gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat untuk menyukseskan Pemiluu 2024.

Sponsored

Selain itu, anggaran juga disalurkan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebesar Rp5,3 miliar guna koordinasi meningkatkan peran camat dalam rangka melancarkan tahapanan penyelenggaran pemilu. Kemudian, pemetaan daerah rawan konflik, rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, hingga masalah keamanan dari pandemi Covid-19.

Anggaran juga bakal dialokasikan kepada Ditjen Dukcapil sebesar Rp282 miliar untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih. Lalu, menyiapkan data penduduk potensial pemilih (DP4), memfasilitasi perubahan kewarganegaraan, hingga percepatan penyelesaian perekaman pencetakan KTP-el. 

Berita Lainnya