sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemendagri soroti tahapan pilkada pada 23-24 September

Berpotensi terjadi kerumunan saat pengumuman dan penentapan nomor urut paslon peserta Pilkada 2020 nanti.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Sabtu, 19 Sep 2020 10:52 WIB
Kemendagri soroti tahapan pilkada pada 23-24 September
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 410.088
Dirawat 58.418
Meninggal 13.869
Sembuh 337.801

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada Rabu (23/9) menjadi salah satu agenda krusial. Alasannya, berpeluang terjadinya kerumunan hingga menyebabkan kekerasan.

"Karena saat itu akan diumumkan paslon mana yang lolos (dan) pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setelah mereka mendaftar," ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Paslon yang lolos, menurutnya, memungkinkan meluapkan kegembiraan dengan melakukan deklarasi-deklarasi, arak-arakan, konvoi. Sementara itu, pendukung yang gugur berpotensi meluapkan kekecewaan dengan pengerahan massa hingga kegiatan destruktif, seperti aksi ke kantor KPU.

"(Selanjutnya) mereka akan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan lain-lain. Ini yang perlu dijaga," sambung bekas Kapolri itu.

Tito juga menyoroti prosesi pengundian dan pengumuman nomor urut paslon, 24 September. Kembali berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Ini juga sama. Ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU; waktu pengundian jumlahnya sedikit, di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran, " jelasnya, menukil situs web Kemendagri.

Karenanya, dia meminta pemakaian berbagai instrumen hukum, dari undang-undang hingga peraturan kepala daerah, untuk mengantisipasi berbagai hal-hal negatif. "Intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi," tegasnya. 

Kerumunan sebelumnya terjadi kala pendaftaran bakal paslon, 4-6 September, lantaran sejumlah pendaftar mengadakan arak-arakan. Padahal, dilarang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

Sponsored

Berdasarkan catatan Bawaslu, terjadi 243 pelanggaran. Sementara itu, terdapat 687 bakal paslon yang mendaftar dari 270 pilkada yang tersedia.

Berita Lainnya