Kenapa isu perempuan dan anak tak masuk tema debat Pilpres?

Debat publik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tak mengangkat tema perempuan dan anak, menimbulkan pertanyaan. Anggota DPD RI, Fahira Idris, mengatakan bagi Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan nasional.

Bagi anggota DPD RI, Fahira Idris, tak munculnya isu perempuan dan anak dalam tema debat Pilpres 2019, menunjukkan persoalan ini tidak menjadi prioritas pembangunan nasional.

"Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini," kata Fahira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/1).

Menurutnya, sebuah bangsa yang tak memiliki program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif, tidak dapat menjadi bangsa yang maju. Karenanya, kata dia, isu perempuan dan anak sudah seharusnya ada dalam tema debat untuk mengungkap pandangan para kandidat calon pemimpin Indonesia.

Ada lima kali debat yang telah dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Pada debat perdana yang akan berlangsung 17 Januari nanti, temanya adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Tema debat kedua adalah energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Kemudian pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

Pada debat keempat, temanya adalah ideologi, pemerintahan, hankam, dan hubungan internasional. Sedangkan debat pamungkas bertema kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri.

Fahira mengatakan, isu perempuan dan anak seharusnya dapat disisipkan dalam setiap isu di masing-masing debat. Dia mencontohkan pada tema debat perdana, isu perempuan dan anak dapat dipotret dari komitmen kedua pasangan calon (paslon) terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

"Juga kemauan politik paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan cetak biru perlindungan anak, yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya," ujarnya.

Pada debat kedua, juga banyak hal yang dapat dibahas dari sisi perempuan dan anak. Salah satunya adalah isu stunting yang saat ini hampir 9 juta balita Indonesia mengalaminya.

Fahira mengatakan, Presiden Indonesia ke depan harus memahami bahwa perempuan adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya harus ada kemauan politik dan program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret.

"Tanpa adanya program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala," katanya. (Ant)