Kesalahan Jokowi bangun infrastruktur versi tim Prabowo-Sandi

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai Presiden Joko Widodo telah melakukan kesalahan dalam membangun infrastruktur. Salah satu kesalahan Jokowi itu yakni soal pembangunan infrastruktur jalan tol. 

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan salah satu kesalahan pembangunan jalan tol di era Jokowi adalah dengan memberikan penugasan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ternyata melalui mekanisme Pernyataan Modal Negara (PMN).

“Dengan cara tersebut, tentunya ini sangat membebani APBN. Mana mungkin jika menggunakan mekanisme pendanaan PMN tak membebani keuangan negara ? Karena sudah tentu dana triliunan APBN dikucurkan kepada BUMN tersebut,” kata Suhendra dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis (3/1).

Karena itu, kata Suhendra, perlu strategi berbeda untuk membangun infrastruktur. Salah satunya yakni dengan konsep pembangunan infrastruktur yang diusulkan calon wakil presiden nomor urut 01, Sandiaga Uno. Menurutnya, konsep yang diberikan Sandiaga Uno sudah tepat. Misalnya proyek pembangunan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang bisa dibangun tanpa utang.

Caranya, Suhendra menjelaskan, dengan melibatkan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol. Ini sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

"Selama ini juga swasta sudah dilibatkan, hanya sayang kemudian pada era Jokowi seolah-olah peran BUMN sangat menonjol dalam pembangunan jalan tol," katanya. 

Karena itu, Suhendra mengatakan, ide Sandiaga yang sama sekali tak ingin bergantung pada APBN merupakan solusi bagi keuangan negara yang semakin terbebani utang. Dengan begitu, penggunaan APBN dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur jalan lain seperti jalan nasional, jalan daerah yang saat ini masih banyak yang rusak. 

“Maksud Bang Sandi agar tidak mengobral anggaran negara dalam membangun infrastruktur,” kata Suhendra.

Selanjutnya, Suhendra mengkritik sejumlah pihak yang membandingkan konsep Sandiaga dengan cara Ahok saat membangun Simpang Susun Semanggi. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak tepat. Sebab, kebijakan yang diambil Ahok patut diduga banyak melanggar Perundang-undangan. 

Itu di antaranya UU tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Serta menabrak Peraturan Presiden tentang Hibah. Penerimaan dan Belanja Negara/ Daerah dan juga tentang Hibah yang harus dicatat dalam APBN/APBD. 

“Apakah saat itu Ahok sudah lakukan hal ini ? karena mekanisme ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. Ini harus dicek fakta-faktanya,” katanya.

“Jadi sangat tak tepat membandingkan kebijakan Ahok tersebut dengan ide Sandiaga Uno. Apalagi, kebijakan Ahok ini malah patut diduga terindikasi melanggar peraturan perundangan.”