logo alinea.id logo alinea.id

KPU persilakan DPR investigasi kematian ratusan petugas KPPS

Usul investigasi kematian para petugas KPPS yang meninggal sebelumnya dicetuskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Robertus Rony Setiawan Fadli Mubarok
Robertus Rony Setiawan | Fadli Mubarok Selasa, 07 Mei 2019 20:50 WIB
KPU persilakan DPR investigasi kematian ratusan petugas KPPS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk tim investigasi kasus meninggalnya para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kan memang tidak dilarang. Kalau memang dirasa perlu, siapa yang mau, silakan buat," kata komisioner KPU Ilham Saputra kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Menurut catatan KPU, ada sebanyak 456 petugas KPPS yang meninggal saat dan usai menjalankan tugas. Sebanyak 4.310 petugas KPPS lainnya jatuh sakit. Tak hanya 'prajurit' KPU, puluhan pengawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun diketahui meninggal usai pemungutan suara. 

Ilham menegaskan, tidak ada konspirasi di balik kematian para petugas KPPS itu. Mayoritas petugas KPPS jatuh sakit dan meninggal karena kelelahan usai menjalankan tugas-tugas kepemiluan. "Kebanyakan dari mereka amat mementingkan proses pemilu daripada kebutuhan makan dan istirahat," kata dia. 

Karena itu, ia berharap publik menyikapi kasus-kasus meninggalnya petugas KPPS dengan bijak. "Tidak perlu ada kecurigaan berlebihan akan penyebab dari mereka meninggal. Lebih baik kita mendoakan," ucapnya.

Terkait wacana autopsi jenazah petugas KPPS, Ilham menilai, permintaan itu tidak etis. "Itu sama dengan tidak menghargai perasaan keluarga yang ditinggalkan," kata dia. 

Usul investigasi kematian para petugas KPPS yang meninggal sebelumnya dicetuskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, investigasi perlu dilakukan guna mencegah spekulasi liar ihwal penyebab kematian mereka.

Unjuk rasa alumni UI 

Sponsored

Tuntutan agar kasus-kasus kematian petugas KPPS juga disuarakan sekitar seratus alumnus Universitas Indonesia (UI) dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/5) sore. 

"Selama ini kasus kecurangan-kecurangan dalam pemilu dianggap biasa. Kasus petugas KPPS meninggal juga dianggap biasa. Padahal, sudah ada (hampir) 500 korban petugas KPPS. Itu jumlah yang besar melebihi korban bom Bali I dan II," kata Sabrun Jamil, salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Selain menuntut penyelidikan terhadap kasus-kasus kematian petugas KPPS, ratusan alumni UI yang berbalut jaket kuning itu juga menuntut evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mencegah kecurangan dalam penghitungan suara. 

"Setop kecurangan. Mari ciptakan demokrasi yang berkualitas, jujur, dan adil," ujar Sabrun.