logo alinea.id logo alinea.id

KPU ungkap hal tak masuk akal dari gugatan Prabowo soal 17,5 juta DPT

Jumlah DPT Pilpres 2019 akan lebih rendah dari DPT Pilpres 2009 jika dikurangi jumlah DPT yang dinilai bermasalah.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Selasa, 28 Mei 2019 10:21 WIB
KPU ungkap hal tak masuk akal dari gugatan Prabowo soal 17,5 juta DPT

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menilai materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bermasalah. Salah satunya adalah tuntutan untuk menghapus 17,5 juta orang dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

"Soal DPT, khususnya yang 17,5 juta, dianggap tidak masuk akal dan bermasalah," ujar Viryan Aziz di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (28/5).

Dia menjelaskan, jumlah DPT pada Pilpres 2019 sebanyak 192 juta orang. DPT Pilpres 2014 sebanyak 190 juta dan DPT Pilpres 2009 sejumlah 176 juta. 

Apabila jumlah DPT Pilpres 2019 dikurangi dengan 17,5 DPT yang dianggap bermasalah oleh pihak Prabowo-Sandi, maka jumlah DPT Pilpres 2019 adalah sebanyak 174,5 juta.

"Jumlah tersebut lebih rendah daripada DPT Pilpres 2009. Nah masuk di akal atau tidak kalau itu KPU lakukan? Jadi itu hal sederhana yang bisa kami sampaikan terkait dengan gugatan tersebut," ujar Viryan.

Dia menuturkan, penetapan rekapitulasi DPT nasional dilakukan pada 15 Desember 2018. Saat itu, baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi, sama-sama tidak menyampaikan penolakan terhadap jumlah DPT yang ditetapkan.

Kedua belah pihak juga menerima jumlah daftar pemilih di 514 kabupaten/kota yang akan menjadi dasar bagi DPT nasional.

Temuan 17,5 juta DPT yang dinilai bermasalah disampaikan pihak Prabowo setelah tahapan penyusunan DPT, yaitu pada 15 Desember 2017 hingga 15 Desember 2018. Meski demikian, pihak KPU tetap menindaklanjutinya. 

Sponsored

"Kita ketahui mulai bulan September, Oktober, November dan Desember tersebut Badan Pemenangan Nasional 02, Tim Kampanye Nasional 01 itu terus memberikan masukan dan KPU kabupaten responsif menindaklanjuti masukan-masukan tersebut dan itu bisa kita lihat dalam penyusunan DPT dilakukan sampai dengan tiga kali penetapan," kata Viryan menjelaskan. (Ant)