Kubu Prabowo ditantang hadirkan program pendidikan alternatif

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eni Sri Hartati menilai program-program pendidikan yang didesain pemerintah Jokowi terlalu fokus meningkatkan kuantitas angkatan kerja. Alhasil, kualitas tenaga kerja kerap diabaikan. 

"Ini yang menjadi pangkal kenapa adanya pengangguran, karena angkatan kerja kita kurang bisa menjawab apa yang dibutuhkan pasar sehingga kurang diserap dunia usaha," kata Eni dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (4/3). 

Eni mencontohkan orientasi pendidikan dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) kebanyakan. Menurut dia, kurikulum SMK masih 'asyik' bermain di tataran teoritis dan minim praktik. Padahal, lulusan SMK yang berpengalaman yang lebih dibutuhkan dunia usaha. 

"Jadi untuk SMK harus lebih banyak praktiknya dari pada teorinya, kalau tidak ya SMK tak ada bedanya dengan SMA. Kalau tenaga kerjanya terampil, investor tak akan sungkan menanam investasi di sini. Ini punya pertalian yang erat dengan pertumbuhan ekonomi," jelasnya. 

Karena itu, Eni berharap di debat antarcawapres nanti, Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin memaparkan gagasan-gagasan yang konkret untuk dunia pendidikan, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kualitas. "Tak perlu detail yang penting konkret dan terukur," katanya.

Selain itu, ia pun menyarankan kepada kubu Prabowo-Sandi untuk menawarkan gagasan alternatif yang berbeda dengan apa telah yang dikerjakan pemerintahan Jokowi selama ini.

"Jadi kalau enggak ada bedanya, bisa disinyalir itu janji saja. Dia harus memiliki alternatif yang jauh lebih baik dari apa yang dilakukan petahana. Ini tantangan bagi Prabowo-Sandi," katanya

Debat antara Sandiaga dan Ma'ruf mengambil tema sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Debat bakal digelar pada 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Jakarta. 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ledia Hanifah sepakat substansi kurikulum masih menjadi persoalan yang mengganjal peningkatan kualitas angkatan kerja Indonesia. "Karena ternyata (lulusan) SMK banyak yang jadi pengangguran terbuka. Ada missed di sini," kata dia. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengkritik rencana Jokowi meluncurkan Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah. Menurut dia, langkah tersebut mubazir. "Kan sudah ada (program beasiswa) Bidik Misi. Program (Kartu) Prakerja ini sudah ada di Program Keluarga Harapan (PKH)," katanya.