sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ma'ruf Amin nilai sistem proporsional tertutup perlu dikaji

Metode tersebut pernah diterapkan pada era Orba dan Pemilu 2004.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Rabu, 15 Jan 2020 16:38 WIB
Ma'ruf Amin nilai sistem proporsional tertutup perlu dikaji
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 125396
Dirawat 38721
Meninggal 5723
Sembuh 80952

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, perlu kajian lebih lanjut tentang menerapkan sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup. Guna mengetahui metode yang tepat dipratikkan.

"Idealnya itu nanti diukur mana yang lebih maslahat yang mana. Itu harus dikaji mendalam. Kita ikutilah. Kan, DPR yang punya kewenangan membahas," katanya di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (15/1).

Dia menerangkan, Indonesia pernah menerapkan sistem tersebut. Pada era Orde Baru (Orba) dan Pemilu 2004.

"Kan, sudah pernah yang proporsional terbuka. Yang tertutup juga pernah. Nah, kita lihat dari dua sistem ini, mana yang terbaik," tuturnya.

Dalam tiga "pesta demokrasi" terakhir, Indonesia memberlakukan sistem proporsional terbuka. Tepatnya pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019.

Partai berhak menentukan calon legislatif (caleg) untuk duduk di parlemen dalam sistem proporsional tertutup. Bukan kewenangan publik.

Sedangkan sistem proporsional terbuka, memberi ruang bagi publik untuk memilih langsung calegnya. Baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pada penerapannya, caleg tak mesti merupakan kader partai. Peraih suara terbanyak berhak menjadi legislator. 

Sponsored

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup belakangan mencuat lagi. Lantaran menjadi salah satu rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ma'ruf mengingatkan, setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dus, DPR diminta mempertimbangkan dan menentukan yang terbaik.

"Saya kira, itu perlu dibicarakan lebih jauh. Sekarang sedang dalam proses pembahasan di DPR. Kita harapkan sistem yang terbaik," ucap Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. (Ant)

Berita Lainnya