Masyarakat diminta mencermati janji Capres ketika debat

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meminta masyarakat mencermati janji-janji yang dilontarkan Calon Presiden dalam acara debat perdana Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada Kamis, 17 Januari 2019.

“Cermati apa yang dijanjikan para capres, terutama dalam pemberantasan korupsi, penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) dan terorisme,” kata Mahfud di sela-sela diskusi dengan media di Surabaya, Jawa Timur.

Seperti diketahui,debat tahap pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum bertemakan tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Menurut dia, efek dari debat calon presiden akan mempengaruhi masyarakat, meski tidak banyak. Pasalnya, saat ini lebih dari separuh warga di Tanah Air sudah menentukan pilihan. Kendati demikian, kedua calon presiden dipastikan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin karena sadar tentang pengaruhnya terhadap masyarakat.

“Saya yakin debat sudah dipersiapkan sangat baik oleh dua capres, dan pasti tidak ada yang jelek. Lalu, tinggal rakyat memilih lebih menyetujui strategi capres siapa yang lebih tepat,” ucapnya.

Sementara itu, tentang polemik kisi-kisi yang disampaikan sebelum debat, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, tak masalah. Sebab, diberikan atau tidak sama saja karena kedua capres telah menyiapkan diri.

"Kalau saya pribadi menilai tak masalah. Mahasiswa sebelum ujian saja sudah diberikan silabusnya," kata tokoh nasional kelahiran Sampang, Madura tersebut.

Sementara pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPW), Ujang Komarudin, memandang Jokowi sebagai petahana memiliki keuntungan pada debat perdana kali ini, daripada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena kinerja Jokowi dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat," kata Ujang. 

Menurut dia, penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana masih tinggi di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Karena itu, Jokowi-Ma'ruf sebetulnya lebih siap menghadapi debat pertama dibanding Prabowo-Sandi.

Terlebih, kata Ujang, Prabowo kerap disebut-sebut terkait kasus-kasus HAM pada masa lalu. Isu ini pun selalu muncul setiap debat Capres. Seperti pada debat 5 tahun lalu, misalnya. Pada debat kali ini pun Ujang memprediksi akan terjadi hal serupa. Bahkan tidak menutup kemungkinan isunya akan lebih besar daripada debat capres pada 2014 lalu. 

"Prabowo harus bisa menjawab ini," ucap staf pengajar Ilmu Politik di Universitas Al Azhar ini.

Sementara itu, pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro mengatakan hal senada bahwa petahana diuntungkan dengan tema debat pertama di bidang hukum.

"Ada sejumlah catatan positif selama 4 tahun pemerintahan Jokowi di bidang hukum," kata Bawono.

Pertama, lanjut dia, Jokowi telah menerbitan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 

Kedua, Jokowi telah memangkas regulasi panjang dan berbelit. Ini merupkan capaian positif pemerintahan saat ini di bidang hukum. Pemangkasan regulasi-regulasi itu mendorong kenaikan peringkat Indoneia di Ease of Doing Business dari peringkat 120-an menjadi peringkat 72. Ketiga, Jokowi juga sudah melakukan pembersihan terhadap aparatur pemerintahan melalui tim saber pungli.

"Yang paling penting, Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi hukum terhadap suatu kasus," ujar Bawono. (Ant)