logo alinea.id logo alinea.id

Megawati sindir politikus kutu loncat

Megawati menegaskan, partai politik tidak boleh hanya dijadikan kendaraan untuk lompatan kekuasaan. 

Robi Ardianto
Robi Ardianto Kamis, 10 Jan 2019 14:35 WIB
Megawati sindir politikus kutu loncat

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyindir kelompok politikus yang kerap berpindah-pindah partai alias kutu loncat. Menurut Megawati, partai politik tidak boleh hanya dijadikan kendaraan untuk lompatan kekuasaan. 

"Meskipun kalah dalam pemilu, partai ini tidak pernah memilih jalan pintas. PDI-P tidak pernah menerapkan strategi asal comot calon legislator, apalagi dari partai lain," ujar Mega di hadapan ribuan kader PDI-P dalam perayaan HUT PDI-P ke-46 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/1).

Sebagai partai penguasa, PDI-P memang baru saja mengalami kekalahan cukup telak di Pilkada 2018. Dari 17 pilgub misalnya, jagoan PDI-P kalah di 10 pilkada. PDI-P hanya menang di enam daerah, yakni Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan.

PDI-P juga kalah di dua wilayah penting di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur (Jatim). Khusus di Jatim, pilgub sempat diwarnai konflik internal di tubuh PDI-P. Jelang pilgub, PDI-P memecat Emil Dardak dari keanggotaan partai karena memutuskan maju mendampingi Khofifah Indar Parawansa di Pilub Jatim. 

Keputusan Emil untuk maju bersama Khofifah dianggap menyalahi arahan partai yang ketika itu mengusung pasangan Gus Ipul-Puti. Pascadipecat PDI-P, Emil kini diketahui belum berlabuh ke partai mana pun. 
 
Ditegaskan Megawati, PDI-P merupakan partai berideologi. Ia pun mengatakan, tidak akan berkecil hati jika ada politisinya yang pragmatis seperti itu.

"Saya selalu mengibaratkan ini sebagai seleksi alam ideologi. Seleksi ideologi untuk memilah yang mana kader dan yang mana yang bukan kader," cetusnya. 
  
Dalam proses rekrutmen, Mega menegaskan, partainya memiliki konsep sendiri. Ia tidak mau partainya merekrut kader-kader baru hanya sekadar untuk mendongkrak elektabilitas atau demi menambah kursi di parlemen.

Namun demikian, ia menegaskan, PDI-P terbuka bagi siapa pun. Syaratnya, calon kader harus memegang teguh Pancasila sebagai ideologi. "Meskipun terbuka, saya tidak ingin (PDI-P) diisi dengan kader karbitan, atau orang yang mendadak kader pada saat Pemilu," cetusnya. 


 

Sponsored