logo alinea.id logo alinea.id

Menggoda si seksi bernama Partai Demokrat

Godaan yang datang dari koalisi pendukung Jokowi akan memberi keuntungan bagi Partai Demokrat.

Armidis
Armidis Minggu, 05 Mei 2019 11:46 WIB
Menggoda si seksi bernama Partai Demokrat

Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai tengah menggoda Partai Demokrat untuk bergabung dengan mereka. Meskipun pasangan petahana unggul dalam hitung cepat lembaga survei dan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), bergabungnya Demokrat akan menggembosi kekuatan partai pendukung Prabowo-Sandi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, upaya tersebut tengah dilakukan saat ini.

"Angka 60% real count bukanlah angka yang aman. Semakin banyak yang bergabung semakin baik. Maunya ya, memperkuat barisan koalisi pemerintah dengan menarik partai-partai di koalisi oposisi," kata Ujang saat dihubungi jurnalis Alinea.id di Jakarta, Minggu (5/5).

Dia menjelaskan, Demokrat telah menjadi partai yang sangat seksi bagi partai pendukung Jokowi-Maruf. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki pengalaman karena dua periode memimpin Indonesia.

Selain itu, dibanding partai lain di lingkaran pendukung Prabowo, Demokrat dianggap partai yang paling mungkin beralih dukungan. Sebab, Demokrat tidak mendapat apa-apa dari dukungannya pada Prabowo-Sandi.

"Daya tarik Demokrat, mereka partai nasional yang memiliki pengalaman di pemerintahan selama 10 tahun," ucapnya.

Bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf juga memberi keuntungan bagi Demokrat. KIK akan memberikan modal politik yang sangat besar bagi Demokrat untuk menghadapi pemilu selanjutnya. 

"Demokrat akan dapat kekuasaan. Paling tidak dapat jatah menteri. Jika ada kader Demokrat yang jadi menteri kan, paling tidak Demokrat memiliki modal politik untuk 2024," kata Ujang.

Sponsored

Namun demikian, Demokrat mesti berhati-hati menentukan arah politik pascapemilu. Jika tidak, Demokrat akan dicap pendukungnya sebagai partai yang tidak konsisten karena sangat oportunistik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, Demokrat tetap bersama barisan Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Godaan yang datang belum membuat Demokrat memutuskan berpindah dukungan politik.

"Partai Demokrat masih tetap di jalurnya," kata Hinca saat dihubungi reporter Alinea.id.

Isu Demokrat lompat pagar ke KIK berembus setelah Ketua Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu Presiden Joko Widodo di istana merdeka. Usai pertemuan, AHY meminta semua pihak untuk menunggu hasil pemilu dari penghitungan yang dilakukan oleh KPU

Sikap AHY bertentangan dengan apa yang dilakukan para pendukung Prabowo-Sandi selama ini. Sebelum KPU menyelesaikan penghitungan suara, pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu telah tiga kali mengklaim kemenangan.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief lebih blak-blakan menyikapi hal ini. Menurutnya, pertemuan AHY dan Jokowi merupakan upaya yang dilakukan Demokrat untuk membangun komunikasi politik dengan koalisi petahana.

"Komunikasi politik AHY dengan Pak Jokowi tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi. AHY tidak melakukan deal-deal politik," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/5).

Karena itu, Andi menegaskan seharusnya para pendukung Prabowo-Sandi lainnya melakukan hal yang sama seperti dilakukan AHY. Membuka ruang dialog seperti dilakukan AHY, menjadi penting setelah pelaksanaan pemilu yang memecah masyarakat menjadi dua kubu. 

Lagi pula, menurut Andi, koalisi bukanlah fusi yang tak bisa diutak-atik. Koalisi Adil Makmur yang Demokrat bergabung di dalamnya, merupakan koalisi taktis yang tak menghilangkan hak otonomi masing-masing partai yang ada. 

Dengan demikian, setiap partai di koalisi Prabowo-Sandi tetap memiliki kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri.

Andi menggarisbawahi bahwa Demokrat masih menghormati komitmen yang dibangun bersama koalisi oposisi. Pertemuan AHY dan Jokowi, tidak serta-merta membuat Demokrat berpaling dari koalisi. Demokrat akan menentukan sikap setelah pengumuman hasil pemilu, sembari terus membangun komunikasi politik dengan pihak-pihak di luar koalisinya.

"Membangun komunikasi politik itu hak partai Demokrat. Namun kewajiban Partai Demokrat tidak mendahului hal yang strategis dalam koalisi. Sikap partai Demokrat dalam koalisi BPN, menunggu hasil perjuangan bersama memenangkan Pak Prabowo pada tanggal 22 mei ini," kata Andi menerangkan.

Duka lara para pencari suaka

Duka lara para pencari suaka

Jumat, 19 Jul 2019 08:00 WIB
Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Membaca peluang Garbi menjadi partai politik

Rabu, 17 Jul 2019 20:50 WIB