Moeldoko: 30 teroris masuk ke Jakarta jelang putusan MK

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan ada puluhan anggota kelompok teroris yang masuk ke Ibu Kota jelang pembacaan putusan sengketa hasil Pipres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/6) besok. Menurut dia, pergerakan anggota kelompok teroris tersebut sudah dipantau polisi. 

"Ada kurang lebih 30 orang dari kelompok teroris yang masuk ke Jakarta dan sudah kami ikuti dan kenali mereka. Tidak usah khawatir. Kalau ada (aksi), tinggal kami ambil (tindakan)," kata Moeldoko di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (26/6).

Menurut Moeldoko, hingga kini masih ada kelompok-kelompok yang menolak upaya rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019. Hal itu setidaknya terlihat dari masih adanya kelompok masyarakat yang berniat menggelar aksi unjuk rasa.

Padahal, upaya-upaya rekonsiliasi terus dilakukan. "Ada kelompok-kelompok yang tidak suka itu (rekonsiliasi). Buktinya, besok masih ada sekelompok teroris itu,” katanya.

Moeldoko mengatakan, personel gabungan TNI dan Polri siap mengawal dan mengamankan sidang pembacaan putusan di MK. "Kekuatan TNI-Polri siap mengamankan sidang. Kekuatan demo sekitar 2.500 sampai 3.000 orang," ujar dia.

Lebih jauh, Moeldoko membuka kemungkinan pemerintah bakal kembali membatasi akses publik ke media sosial sebagaimana yang terjadi pada aksi unjuk rasa dan rusuh 22 Mei. 

"Kalau memang situasinya mengganggu keamanan warga negara, kita lakukan pembatasan. Tapi kalau tidak, ya, seperti biasa saja. Kita lihat situasi besok. Kita sedang mewaspadai tindak teroris itu," kata dia.

Sebelumnya, koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan, Prabowo telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak berunjuk rasa di area Gedung MK. Menurut Dahnil, kubunya bakal menerima apa pun keputusan MK. 

"Apa pun itu tentu kami patuhi dan menghormati putusan MK. Apa pun hasilnya itu. Yang jelas kita sudah sampaikan legitimasi ada fakta kecurangan. Kami sebutkan ada fakta pemufakatan curang yang terjadi dari hulu sampai hilir," ujar Dahnil. (Ant)