logo alinea.id logo alinea.id

MUI imbau relawan capres tidak anarkis

Segala sengketa dalam Pemilu 2019 diimbau agar dilakukan melalui jalur hukum.

Armidis
Armidis Rabu, 24 Apr 2019 15:53 WIB
MUI imbau relawan capres tidak anarkis

Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Noor Ahmad menyerukan agar masyarakat tidak bertindak berlebihan, menyikapi hasil Pemilu 2019 yang diselenggarakan 17 April 2019 lalu. Klaim kemenangan berlebihan, berpotensi memicu konflik horizontal.

"Klaim kemenangan oleh kedua capres dan cawapres yang dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing, hal mana potensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat," kata Noor Ahmad di kantor MUI Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Dia mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu menahan diri agar tidak berbuat anarkis. Langkah tepat menyikapi ketidakpuasan atas penyelenggaraan pemilu, kata dia, adalah dengan tetap mengedepankan penyelesaian konstitusional.

"Tim relawan masing-masing capres dan cawapres untuk menahan diri, tidak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum," kata dia.

Lebih jauh, Noor Ahmad mengimbau pihak penyelenggara juga berpegang teguh pada prinsip pemilu yang jujur dan adil. 

"Secara khusus mendesak lembaga penegakan hukum dan keamanan, MK, TNI dan Polri, bertanggung jawab dengan tidak mengedepankan kepentingan kecuali bangsa dan negara," ucap dia.

Senada, Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin mengimbau semua pihak yang dekat dengan kedua pasangan calon untuk tidak memicu kegaduhan politik pascapemilu.

Menurut Din, peran orang di sekeliling kandidat capres maupun cawapres penting untuk mendinginkan suhu politik. Karena itu, dia berharap orang-orang ini tidak melakukan tindakan berlebihan sehingga dapat memancing ketegangan.

Sponsored

"Orang-orang di sekitar calon juga perlu mengendalikan diri, jangan membuat ketegangan," ujar dia.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)  Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo menyayangkan terjadinya konflik sosial pasca-Pemilu 2019. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial maupun nasional. 

"Pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan Pemilu serentak/pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu yang berjalan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial (termasuk yang berkembang di media sosial) yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional," kata Agus.

Menurutnya, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi harus mengambil peran untuk membangun situasi kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, peran para pimpinan kedua kubu akan berdampak penting untuk mendinginkan suasana di masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia bersifat paternalistik.

Menurut dia, dua pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan dua putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan.

"Kami yakin pimpinan dua kubu yang berkontestasi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini," ujar Agus.

Agus tidak menampik penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak berlangsung tanpa cacat, dan kekurangan. Dia mengakui, tidak ada larangan pada masyarakat untuk mengemukakan temuan atas kekurangan dalam pelaksanaan pemilu. Hanya saja, dia mengimbau hal tersebut dilakukan sesuai kaidah dalam rangka mencari solusi. 

"Kita lakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elite dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah. Di atas kearifan tersebut adalah trust yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu seperti KPU dan Bawaslu," kata Agus menuturkan. (Ant)