Pemuda Pancasila hingga GP Ansor tolak people power

Sejumlah organisasi masyarakat, partai politik, bahkan Majelis Ulama Indonesia bereaksi atas seruan aksi people power untuk menolak hasil Pemilu 2019. Sejumlah elemen masyarakat merasa perlu menolak aksi tersebut lantaran gerakan tersebut dianggap inkonstitusional.

Ormas Pemuda Pancasila yang diwakili dari satuan siswa, pelajar dan mahasiswa menolak aksi people power yang digagas Amien Rais itu. Menurut Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, Yedidah Soerjosoemarno, aksi people power tersebut merupakan gerakan yang dapat mengakibatkan perpecahan bagi bangsa Indonesia.

“Gerakan inkonstitusional itu juga dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Yedidiah melalui keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat (17/5).

Yedidah menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk tindakan yang mengancam kedaulatan dan ideologi bangsa Indonesia. Sebaliknya, ia mendukung proses demokrasi yang sah secara konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Artinya, kata dia, apabila ada ketidakpuasan dengan penetapan KPU terhadap hasil pemilu, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga hukum yang telah diatur sesuai peraturan perundangan-undangan, yakni Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, Yedidiah berharap juga kepada para elite politik agar bersikap negarawan dengan mengutamakan kebersamaan dan masa depan bangsa, daripada kepentingan kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Ia pun mengimbau seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan bersama TNI dan Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Gerakan Pemuda Ansor juga bersikap sama. Ansor menolak tegas segala bentuk gagasan people power yang digulirkan sekelompok orang untuk kepentingan pilpres. Pasalnya, gerakan tersebut berpotensi memecah belah keutuhan bangsa.

“Kami seluruh keluarga GP Ansor Trenggalek menolak dengan keras dan tegas gerakan people power yang dipropagandakan kelompok-kelompok yang kecewa dengan hasil pemilu 2019," kata Ketua GP Ansor Cabang Trenggalek, Izzudin Zakki. 

Menurutnya, pihak-pihak yang berkeinginan melakukan gerakan people power tidak memiliki kecintaan terhadap NKRI. Sebab, wacana gerakan massa oleh kelompok warga yang tidak puas dengan hasil pemilu atau pun pilpres itu sudah mengarah pada pembangkangan sipil.

Narasi yang dibangun saat ini adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Mulai dari KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, mereka juga sangat subjektif atau sepihak meminta salah satu pasangan calon didiskualifikasi. Padahal, saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berjalan.

“Kalau gerakan people power benar-benar dilakukan, maka GP Ansor dan Banser siap untuk membubarkan orang-orang yang terlibat dan mengatasnamakan diri people power tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun turut angkat bicara terkait rencana people power pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi. MUI mengajak umat Islam dan masyarakat menahan diri dan tidak turut serta dalam gerakan inkonstitusional itu.

“Mengimbau masyarakat tidak terprovokasi mengikuti people power karena bisa membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan serta keutuhan NKRI," kata Ketua MUI bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi.

Menurut Abdullah, undang-undang sudah memberi legitimasi pada Mahkamah Konstitusi jika memang terjadi sengketa pemilu. Sebagai Muslim, seharusnya menghormati kesepakatan yang sudah tertuang dalam undang-undang, termasuk memberi amanah pada MK yang memiliki legitimasi.

"Sebagai Muslim secara luas kita diatur dalam kaidah hukum yang ada. Kita patuhi kesepakatan yang kita buat. Kalau aturan di sana sini dilanggar, maka apa jadinya masyarakat. Terbelahnya masyarakat ini untuk merajutnya kembali perlu biaya tinggi dan waktu panjang," kata Abdullah.

Sementara Ketua MUI bidang Kerukunan Umat Beragama, Yusnar Yusuf, meminta peserta pemilu untuk dapat menaati komitmen bersama hasil pemilu dengan semangat siap menang dan siap kalah yang didasari kejujuran dan kebenaran.

"Peserta pemilu agar menempuh jalur hukum jika ada kecurangan. Jalur hukum adalah pilihan masyarakat yang menjunjung nilai demokrasi, paling ringan mudaratnya," kata Yusnar. (Ant)