PAN disarankan tetap di barisan oposisi

Partai Amanat Nasional (PAN) disarankan tetap berada di barisan partai oposisi bersama Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno, keberadaan PAN dibutuhkan untuk memperkuat oposisi pemerintah. 

"Kita menginginkan pemerintah yang sehat. Jadi, oposisinya perlu diperkuat untuk mengimbangi politik kekuasaan. PAN sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan," kata Adi kepada Alinea.id di Jakarta, Kamis (2/5).

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, pemerintah bakal didukung oleh mayoritas parpol di parlemen. Diprediksi, sekitar 60% anggota DPR RI berasal dari parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf. 

Di sisi lain, PKS dan Gerindra hanya bakal menguasai 21% kursi di parlemen jika tanpa disokong PAN dan Demokrat. Bentuk koalisi timpang seperti itu, menurut Adi, potensial melemahkan check and balances terhadap kebijakan pemerintah. 

"Meski bukan jaminan bisa memuluskan kebijakan (pemerintah), tapi formula yang tak berimbang kurang baik juga buat konsolidasi demokrasi kita," kata dia.

Selain itu, Adi menuturkan, mayoritas pendukung PAN merupakan oposisi pemerintah. Karena itu, PAN tidak perlu memaksakan diri bergabung dengan kubu pendukung pemerintah. "Sebaiknya PAN mengakomodir kepentingan politik konstituennya," ujar Adi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masih membuka pintu bagi partai-partai politik lain yang ingin bergabung. "Saya melihat parpol berwarna biru memiliki peluang bergabung dengan KIK," katanya.

Menurut Karding, peluang PAN bergabung terbuka setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara usai pelantikan Gubernur Maluku, beberapa hari lalu. Ketika itu, Zulkifli dikabarkan meminta jatah kursi MPR RI sebagai syarat bergabung. "Kabar dari Istana begitu," kata Karding. 

Namun demikian, kabar itu dibantah Zulkifli via akun Twitter pribadinya, @ZUL_Hasan. Menurut Zulkifli, isu PAN bakal pindah gerbong hanya sekadar upaya mengadu domba partai-partai politik di koalisi Prabowo-Sandi. 

"Setelah gagal menggiring isu kehadiran saya di Istana, nampaknya ada beberapa pihak yang terus mengganggu konsentrasi kader PAN mengamankan suara di Dapil, di mana banyak kecurangan terjadi," cuit Zulkifli.