Parpol seharusnya tak memberi toleransi caleg koruptor 

Partai Politik seharusnya tidak menoleransi bekas narapidana yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk kembali maju menjadi calon legislatif. Pasalmnya, hal tersebut dapat menciderai kepercayaan publik. Karena itu, tidak layak bagi caleg dengan rekam jejak demikian kembali dicalonkan maju dalam Pemilu 2019. 

“Caleg koruptor tidak layak lagi dicalonkan maju. Dan mestinya partai bersikap tegas untuk orang-orang yang pernah korupsi,” kata Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril ketika dihubungi dari Jakarta pada Kamis (18/1).

Menurut Oce, jika masih ada partai politik yang mencalonkan para calegnya dengan memiliki rekam jejak pernah korupsi, dapat dipastikan partai tersebut diragukan dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Lebih lanjut, Oce turut mengomentari pernyataan calon presiden dari nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang tidak mempermasalahkan koruptor maju menjadi caleg dalam Pemilu 2019 karena nilai uang yang dikorupsinya tidak besar. 

Menurut Oce, mengukur korupsi tidak bisa dilihat dari nilai uang yang ditilap pelaku. Melainkan efek dari korupsi itu sendiri yang sangat berbahaya. Pasalnya, korupsi memiliki daya rusak yang sangat buruk karena menghilangkan hak-hak masyarakat. 

“Pungli atau uang pelicin boleh jadi kecil, tapi daya rusaknya bisa sangat buruk. Menghilangkan hak-hak masyarakat,” kata Oce. 

Sementara itu,peneliti Indonesian Corruption Watch, Almas Sjafrina, mengatakan seharusnya parpol bisa mengambil peran dengan tidak memberi ruang lagi bagi eks napi korupsi menjadi caleg, dengan merujuk pada rekam jejaknya. 

“Persoalan korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Ini harusnya jadi pertimbangan utama dalam menominasikan kandidat di pemilu,” kata Almas.

Namun, kalau sudah terlanjur mencalonkan diri setidaknya partai politik ikut mengimbau kepada masyarakat agar lebih mempertimbangkan caleg yang diusung lainnya, terutama mereka yang belum  punya catatan hukum sebagai koruptor.

“Tetapi harus diingat juga, tidak hanya Partai Gerindra yang banyak mencalonkan eks napi korupsi. Tetapi juga partai lain seperti Golkar, Hanura, Demokrat dan lainnya,” ujar Almas.