sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Partisipasi publik pada Pilkada 2020 akan 'terjun bebas'

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah pada 9 Desember.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 25 Jul 2020 13:27 WIB
Partisipasi publik pada Pilkada 2020 akan 'terjun bebas'
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 137568
Dirawat 39290
Meninggal 6071
Sembuh 91321

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai, partisipasi publik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal "terjun bebas", khususnya di zona-zona merah coronavirus baru (Covid-19). Pangkalnya, masyarakat sibuk menyelamatkan diri dari pandemi.

Karenanya, dia pesimistis dengan penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020. Pasalnya, orang umnya malas pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih saat kondisi normal.

"Semua sibuk bagaimana mengantisipasi dirinya selamat dari corona dalam level penyelenggara dan pemilih. Pada level penyampaian visi misi, betul sekarang gadget hingga WiFi sampai ke pelosok-pelosok, tapi publik ketertarikan terhadap persoalan politik itu lemah. Orang kalau memilih bukan (atas pertimbangan) visi misi kandidat, kok," ujar Adi dalam diskusi virtual, Jumat (25/7).

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pun beranggapan, Pilkada 2020 tidak bisa dinilai dari segi kualitas karena banyak indikator demokrasi yang tersingkirkan dengan dalih Covid-19.

"Memaksakan pilkada di tengah pandemi Covid-19, menurut saya, bukan saja pertaruhan kualitas, tetapi juga perjudian demokrasi yang cukup luar biasa," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, menerangkan, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah. Sebanyak 40 daerah di antaranya masuk zona merah Covid-19, 99 zona oranye, 70 zona kuning, dan 43 zona hijau.

Seperti Adi, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyangsikan pelaksanaan pilkada saat pandemi. Apalagi, risiko penularan Covid-19 berdasarkan zonasi bukan jaminan keamanan.

"Harus lebih mendetail per tempat pemungutan suara (TPS). Saat suatu kampung sudah ada warga terpapar Covid-19, maka banyak orang tidak berani keluar," tandasnya.

Sponsored
Berita Lainnya