sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pelapor dugaan etik penyelenggara pemilu Halmahera Selatan cabut gugatan

Delapan anggota penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkah atas dugaan pelanggaran etik.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 02 Okt 2020 09:06 WIB
Pelapor dugaan etik penyelenggara pemilu Halmahera Selatan cabut gugatan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Pelapor dugaan pelanggaran etik delapan anggota penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan mencabut gugatannya dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pencabutan itu disampaikan kuasa Alan Hasan, Irsan Ahmad dalam sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar secara virtual dari Kantor Bawaslu Kota Ternate Maluku Utara, Jumat (2/10).

"Saya selaku kuasa pengadu mohon maaf, dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk menyampaikan satu permohonan, yaitu permohonan pencabutan laporan pengaduan di DKPP," kata Irsan.

Pertimbangan pencabutan itu didasari lantaran lima anggota KPU dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi pihak teradu dalam gugatan itu tengah melaksanakan tahapan Pilkada 2020.

"Agar tidak dapat menganggu kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini teradu I dan II, saya sebagai kuasa hukum pengadu atas nama menyampaikan permohonan pencabutan laporan pengaduan di DKPP ini," ujarnya.

Menanggapi permohonan itu, Ketua Majelis Sidang Etik Teguh Prasetyo menjelaskan, tentang Ketentuan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang diperbaharui dengan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 khususnya pasal 19.

Dalam diktum itu, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan pelaporan dari setiap laporan yang telah dicatat dalam berita acara.

"Jadi, kalau pengadu mencabut  sebagai pertimbangan tersebut, maka DKPP tidak terikat itu. Sehingga bisa tetap melanjutkan perkara," terang Teguh.

Sponsored

Anggota DKPP itu mengimbau kepada publik dapat mempertimbangkan setiap laporan dugaan etik penyelenggara pemilu yang akan dilayangkan ke DKPP. Pasalnya, proses penanganan perkara dugaan etik menggunakan anggaran negara yang cukup besar untuk melayani keadilan bagi pengadu yang merasa diperlakukan tidak adil, tidak profesional oleh penyelenggara pemilu.

"Oleh sebab itu, sebetulnya kesempatan digunakan saudara pengadu untuk menjelaskan letak tidak profesionalnya di mana. Ini ada semua tim TPD juga mewakili KPU, Bawaslu, dan unsur masyarakat," tandasnya.

Sebagai informasi, delapan anggota penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkah atas dugaan pelanggaran etik.

Delapan anggota itu terdiri dari lima anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Lima anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi pihak teradu dalam perkara ini, ialah Darmin Hi Hasim (merangkap ketua), Yaret Colling, Rusna Ahmad, Muhammad Agus Umar, dan Halik A Radjak. Kelima nama ini secara berurutan berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang juga diadukan oleh Alan Hasan adalah Kahar Yasim (merangkap ketua), Asman Jamil, dan Rais Kahar. Ketiga nama ini berstatus sebagai Teradu VI hingga Teradu VIII.

Gugatan ini, teregristrasi dengan nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020. Dalam pokok aduannya, Alan Hasan mendalilkan bahwa Teradu I-V telah mencoret namanya sebagai calon terpilih dalam pengumuman anggota PPK untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmaera Selatan Tahun 2020 Nomor 54/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020.

Padahal, nama Alan Hasan sebelumnya telah diumumkan lulus dalam proses seleksi pada Pengumuman KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 31/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 15 Februari 2020.

Sementara, Teradu VI-VIII diadukan Alan Hasan lantaran menyatakan laporannya ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terkait tindakan Teradu I-V, tidak memenuhi syarat tanpa adanya keterangan yang jelas.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berita Lainnya