Pemerintah diminta waspadai serangan teroris jelang pemilu

Pemerintah diminta agar tetap waspada terhadap serangan teroris menjelang pencoblosan pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 8 sampai 17 April 2019. Pasalnya, serangan terorisme sudah pernah terjadi di sejumlah Negara. Karena itu, Indonesia perlu mewaspadainya. 

Pengamat terorisme dari The Habibie Center, Imron Rasyid, mengungkapkan pihak penegak hukum harus melakukan penanggulangan terorisme yang cukup serius menjelang pemilu. Apalagi, aksi teror belakangan kerap terjadi dilakukan oleh sejumlah kelompok sparatis di Indonesia. Ini menunjukkan masih eksisnya jaringan mereka.

“Jadi berkaca dengan beberapa negara lain, misalnya Spanyol pada tahun 2004 serangan teroris terjadi tujuh hari sebelum pencoblosan. Dan itu bisa mengubah konstelasi politik,” kata Imron di Jakarta pada Rabu (23/1).

Menurutnya, saat ini kelompok radikal tidak hanya masuk kepada orang-orang yang rendah pendidikannya. Sejumlah masyarakat berpendidikan tinggi pun banyak yang terpapar radikal dengan adanya teknologi.

“Kita lihat saja yang berangkat dan pulang dari Suriah, kebanyakan adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang tinggi,” ujar Imron.

Imron berpendapat pemerintah harus lebih memperjelas konsep pendidikan agar tidak dapat dimasuki paham-paham radikal. Adapun program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah, kata Imron, bukanlah penanggualngan sejak dini. Tetapi masih sebatas penanggulangan paham radikal agar tidak masuk ke beberapa masyarakat yang dianggap memungkinkan. 

Terkait gerakan separatis pun, Imron mengatakan, pemerintah harus mengantisipasinya dari sesuatu yang dianggap kecil. Sebab, berbagai aksi dari kelompok separatis muncul dari hal kecil yang kemudian menjadi besar. Ini bisa terjadi karena pemerintah tidak segera menanganinya.

“Seperti di Poso kemarin, itu berawal dari hal kecil. Karena tidak segera ditanggulangi lalu jadi permasalahan besar yang bahkan dapat menjadikan mereka memiliki tambahan personel menjadi 15 orang,” kata Imron.