Pemilu jadi ujian terberat bagi TNI dan Polri

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17April 2019 mendatang. Netralitas TNI-Polri dibutuhkan demi tegaknya demokrasi di Indonesia.

“Kami tetap berharap kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, yang telah menjanjikan netralitas aparat di bawahnya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden saat ini,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin, (15/4).

Muzani menambahkan, gelaran pilpres dan pileg 2019 serentak ini akan menjadi ujian berat bagi netralitas TNI dan Polri. Sebab, kedua instansi tersebut dituntut untuk menjungjung tinggi supremasi sipil yang artinya harus berdiri di atas semua golongan. 

“Netralitas TNI dan Polisi bagi masyarakat menjadi sangat penting. TNI dan Polri harus berdiri di atas semua golongan, termauk semua partai dan semua calon presiden," ucapnya.

Muzani meyakini, ujian terhadap netralitas ini tidaklah mudah. Karenanya, Muzani berharap TNI-Polri tidaklah tergoda dengan ujian dan iming-iming apa pun.

“Kami tetap percaya netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personel TNI dan Polri dimana pun berada dan ditempatkan,” katanya.

Sementara Menteri Pertahanan, Ryamizad Ryacudu, menegaskan TNI akan bersikap netral pada Pemilu 2019. Pihaknya sudah meminta para prajurit untuk menjalankan sumpah Saptamarga.

"Saya selalu ingatkan agar prajurit TNI netral. Kalau tidak, ada risiko yang dihadapi," kata Ryamizad.

Menhan mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengingatkan kepada semua satuan di TNI untuk menjaga netralitas pada pemilu dan jangan ikut terbawa arus dalam suasana politik nasional.

Menurut dia, TNI harus tegak lurus menjalankan tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara karena kalau terkait Pemilu sudah ada pihak yang bertanggung jawab.

"Saya sudah katakan kepada Kodam di seluruh Indonesia, agar profesional, jangan ikut-ikutan karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan Polri yang menangani. TNI kalau tidak terjadi apa-apa, diam saja," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pemilu yang merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia harus disambut dengan riang gembira dengan cara memanfaatkan haknya dengan memilih sesuai hati nuraninya.

Ryamizad menceritakan dirinya dengan Prabowo Subianto merupakan teman karena pernah menjadi prajurit di TNI dan hubungannya pun tetap baik.

"Pesta demokrasi yang menghabiskan dana Rp25 triliun bukan untuk marah-marah dan fitnah. Kalau itu terjadi, rakyat yang dirugikan," katanya.

Menhan berharap pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar dan aman. Selain itu, diharapkan semua pihak bisa menerima hasil pemilu tersebut dengan lapang dada.