sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Penegakan hukum tak cukup hanya dengan gaji tinggi

Pejabat hukum yang tertangkap tangan melakukan korupsi menerima suap, sesungguhnya sudah mendapatkan gaji yang sangat cukup.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Kamis, 17 Jan 2019 21:31 WIB
Penegakan hukum tak cukup hanya dengan gaji tinggi

Penegakan hukum yang ditawarkan oleh Calon Presiden dari nomor urut 02, Prabowo Subianto, dengan memperbaiki penghasilan atau gaji para petugas penegak hukum belum lah cukup. Perbaikan gaji penegak hukum pun hanya salah satu instrumen saja.

“Penegakan hukum memang harus diawali dengan memperbaiki atau memperkuat para penegak hukum. Salah satunya memang memberikan gaji yang lebih baik. Tapi itu tidak cukup,” kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah kepada Alinea.id di Jakarta pada Kamis (17/1).

Menurutnya, paparan Prabowo Subianto hanya sebagian dari yang dibutuhkan dalam rangka menegakkan hukum. Pasalnya, selama ini para penegak hukum yang terjerat kasus diketahui memiliki gaji yang juga tidak sedikit. 

“Pejabat hukum yang tertangkap tangan melakukan korupsi menerima suap sesungguhnya sudah mendapatkan gaji yang sangat cukup,” ujar Piter.

Piter mengatakan, untuk menyelesaikan penegakan hukum yang kompleks caranya tidak sesederhana itu dengan memberikan penghasilan gaji yang tinggi.

“Solusinya tidak bisa sederhana dengan memberikan gaji yang tinggi,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Piter, solusi Prabowo untuk membayar gaji tinggi para penegak hukum diambil dari pendapatan negara dengan meningkatkan tax ratio itu perlu dikritisi. Menurut Piter, menaikkan tax ratio tidak mudah. 

“Apabila dipaksakan, akan berdampak negatif terhadap dunia usaha. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa dikorbankan. Niat baik Prabowo tidak mudah diterapkan,” kata Piter.

Sponsored

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam pernyataannya di acara debat Capres dan Cawapres 2019 menyatakan bakal menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Juga menciptakan hukum yang adil, dan transparan. 

Selain itu, Prabowo juga mengatakan hukum saat ini kerap dimanfaatkan sebagai alat politik kekuasaan.

Lembaga pemerintah, khususnya lembaga penegak hukum, menurut Prabowo harus kuat. Karena itu, pejabat penegak hukum harus diberikan gaji yang tinggi, sehingga mereka tidak tergoda dengan suap yang diberikan oleh seseorang.

Berita Lainnya
×
tekid