Pengamat: Pilpres pintu awal ubah kualitas kesejahteraan rakyat

Dosen Komunikasi Politik pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, Suryanto, mengatakan sudah saatnya masyarakat memegang kontrol kekuasaan (power control) dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2019.

“Sudah seharusnya para pemilih wajib bersikap profesional. Kita sudah geram dengan berbagai kasus penyelewengan kekuasaan oleh oknum-oknum elit politik di negeri ini,” kata Suryanto di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (11/3).

Menurutnya, momen pilpres dapat dijadikan pintu awal untuk mengubah kualitas kesejahteraan rakyat, baik dalam bentuk perekonomian, pendidikan, politik, kesehatan, maupun keagamaan. Seperti kata pepatah, Suryanto menambahkan, 5 menit salah dalam menentukan pilihan maka 5 tahun akan menanggung akibatnya. “Begitu pula sebaliknya," katanya.

Saat ini cukup banyak pemilih yang merasa peseimistis dalam menghadapi kontestasi politik karena menganggap hasil pilpres nantinya akan dirasakan hanya sebagian kelompok, namun Suryanto mengeaskan, kerangka berpikir demikian harus dihilangkan dalam ruang publik.

Pasalnya, sikap menentukan hak pilih merupakan tindak lanjut dari penilaian masyarakat dalam memahami orientasi kebijakan dari pasangan calon (paslon) pemimpin yang disampaikan pada masa kampanye.

Tanpa disadari, lanjut dia, pada waktu berkampanye, semua program politik yang ditawarkan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Akan tetapi, wujud nyata dari yang dikampanyekan tersebut masih bersifat misteri. 

Karena itu, untuk memahami kesesuaian antara kampanye dan perwujudan substansial kampanye tersebut, sangat ditentukan oleh sikap masyarakat dalam menentukan hak pilihnya secara profesional dan rahasia. Menentukan hak pilih dalam pilpres merupakan sikap yang paling dituntut dalam sistem demokrasi di Indonesia.

“Kalimat filosofis dari demokrasi sering disebut dengan istilah one man one vote itu mengandung makna, bahwa perubahan politik akan terwujud bila rakyatnya turut memberikan hak pilih sebagai warga negara dalam mencapai tujuan negara,” ujarnya.

Suryanto menekankan bahwa kesadaran akan adanya partisipasi politik menjadi faktor penting bagi warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan serta kesadaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. (Ant)