Penyelenggara pemilu diminta perhatikan pileg

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menyayangkan perhatian penyelenggara Pemilu 2019 yang hanya tersita pada pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) saja. Padahal, potensi masalah justru lebih banyak di pemilu legislatif (pileg) yang digelar berbarengan dengan pilpres. 

"Secara teknis tata cara pemilihan pilpres relatif sederhana. Sedangkan Pemilu 2019 menyertakan lima surat suara (DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota), surat suara pilpres hanya satu saja," kata August dalam diskusi 'Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu di Mata Publik' di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Diakui August, animo masyarakat saat ini memang cenderung terfokus pada perhelatan Pilpres 2019. Alhasil, pileg kerap terlupakan. Hingga kini kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk menyosialisasikan aspek-aspek teknis terkait pileg terkesan minim. "Pileg belum mendapatkan perhatian yang memadai," imbuhnya. 

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam menilai sistem pemilu serentak perlu dievaluasi. Menurut dia, sebaiknya pelaksanaan pemilu dipisah antar tingkat pusat dengan daerah. 

"Saya kira harus dievaluasi khususnya soal keserentakan. Itu serentak tidak harus di semua daerah. Bisa saja pelaksanaan pemilu di tingkat daerah terlebih dahulu, baru di tingkat pusat," jelasnya.

Menurut Alfitra, pelaksanaan pemilu secara serentak merugikan pemilih di pentas pileg. Pasalnya, publik cenderung hanya menyoroti pilpres dan abai terhadap rekam jejak para calon legislatif. "Sekarang ini gimana mau konsentrasi? Siapa calonnya juga tidak tahu, apalagi track record," tandasnya.