Penyelenggara pemilu kurang dipercaya mahasiswa

Kepercayaan kalangan mahasiswa terhadap penyelenggara pemilu masih tergolong rendah. Menurut hasil survei yang digelar Founding Fathers House (FFH), kepercayaan mahasiswa terhadap institusi penyelenggara pemilu kurang dari 60%. 

Ada tiga institusi penyelenggara pemilu yang dijadikan target survei yang digelar FFH dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  

"Citra mereka ini masih di bawah 60 persen. Belakangan mereka mendapatkan citra publik yang kurang bagus," kata peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata dalam diskusi bertajuk Citra Lembaga Pemilu di Mata Publik di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Survei digelar pada periode Agustus-Desember 2018. Survei menggunakan metode purposive sample dengan melibatkan 600 mahasiswa dari Sumatra Barat, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai responden. 

Hasil survei menunjukkan kepercayaan terhadap KPU mencapai 59,96%, sedangkan sebanyak 25,96% menjawab tidak percaya dan sangat tidak percaya. Pada posisi kedua, Bawaslu dipercayai sebanyak 55,93% responden. Sedangkan sebanyak 27,48% mengatakan tidak percaya dan sangat tidak percaya. 

DKPP yang jarang bersinggungan dengan publik hanya mendapat 52,85% kepercayaan dari responden. Sebanyak 26,6% responden menyatakan tidak percaya dan sangat tidak percaya. Sisanya tak menjawab. 
 
Dijelaskan Dian, sebenarnya tak ada ukuran berapa tingkat kepercayaan ideal untuk para penyelenggara pemilu. "Tapi, harapannya tiga sampai empat kali dari tingkat ketidakpercayaan," ujar dia. 

Menurut Dian, belum baiknya tingkat kepercayaan kalangan mahasiswa utamanya disebabkan lambannya para penyelenggara pemilu dalam menyikapi beragam isu terkait pemilu yang bergulir di publik. 
Salah satunya ialah isu kotak suara berbahan karton yang terlalu lama ditanggapi KPU. 

"Para penyelenggara mesti aware untuk semua isu publik krusial. Jangan sampai telat menyikapinya. Jika telat maka tak ubahnya seperti pemadam kebakaran saja. Karena itu, pelaksanaan pemilu kurang dari tiga bulan ke depan ini harus diperhatikan secara serius oleh penyelenggara pemilu," tutur dia. 

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menuturkan ada sejumlah persoalan terkait pemilu yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu pada 2018. Rentetan persoalan yang mencuat ke ruang publik itu dinilai turut menghambat tingkat kepercayaan publik kepada institusi penyelenggara pemilu. 

"Dimulai dari kasus OTT (operasi tangkap tangan) Panwas Garut, mencuatnya isu mahar politik dalam proses pencalon Pilkada Jawa Timur 2018, masih ditemukan sejumlah masalah dalam pembentukan daerah pemilihan (dapil), adanya tuntutan sejumlah kasus hukum saat proses rekrutmen penyelenggara," kata August.

Catatan buruk lainnya ialah tidak tercapainya target tingkat partisipasi publik sebesar 77,5% yang ditetapkan KPU pada Pilkada 2018, kontrovesi Peraturan KPU (PKPU) tentang calon perserta pemilu eks napi kasus korupsi dan polemik berkepanjangan terkait kotak suara dari karton kedap air. 

"Sisi teknis pelaksanaan debat calon presiden-wakil presiden juga dipersoalkan. Deklarasi anti politik uang yang selama ini digaungkan penyelenggara pemilu di sejumlah daerah juga belum mampu mengubah persepsi publik soal masih maraknya politik uang," cetusnya.