logo alinea.id logo alinea.id

Perseteruan Tirto.id dan kubu Jokowi berakhir damai

Tirto.id mengakui lalai dalam produksi meme 'Ma'ruf melegalkan zina'.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Jumat, 22 Mar 2019 13:58 WIB
Perseteruan Tirto.id dan kubu Jokowi berakhir damai

Perseteruan antara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan media daring Tirto.id berakhir damai melalui mediasi yang digagas Dewan Pers. Dalam mediasi tersebut, Tirto.id mengakui kelalaiannya saat membuat meme terkait calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin pascadebat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) lalu. 

Pemimpin Redaksi Tirto.id Sapto Anggoro mengatakan dirinya bertanggung jawab atas meme yang dibuat melalui kesepakatan redaksi tersebut. Ia pun meminta maaf secara terbuka terhadap TKN, Dewan Pers dan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Dengan ini, saya pimpinan redaksi mewakili Tirto.id meminta maaf secara terbuka karena produk itu dihasilkan melalui ruang redaksi dan mengakui kesalahan dan meminta maaf,"  ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Sebelumnya, Tirto.id merilis meme bergambar ilustrasi dan pernyataan Ma'ruf dalam debat. Namun, pernyataan Ma'ruf secara semena-mena dipotong oleh Tirto.id. Di meme itu, Ma'ruf dikutip Tirto.id bakal 'melegalkan zina.' 

 

Padahal, pernyataan Ma'ruf dalam debat kontra Sandiaga Uno itu merujuk pada banyaknya hoaks yang diluncurkan menyerang paslon petahana. Salah satunya ialah hoaks yang menyebut Jokowi-Ma'ruf bakal melegalkan zina dan melarang azan jika berkuasa.

Hanya berselang beberapa menit usai meme itu diluncurkan, Tirto.id segera menariknya dari peredaran dan menggantinya dengan meme baru yang telah direvisi. Tirto.id juga menerbitkan sebuah artikel klarifikasi dan permohonan maaf atas meme tersebut. 

Sponsored

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan menyatakan permintaan maaf Tirto.id diterima kubunya. "Kami berharap hari ini (hoaks) terakhir yang menimpa kami. Kami tidak menginginkan melawan media," katanya. 

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhari meminta agar media tekun melakukan klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi sebelum membuat sebuah berita terkait pemilu.

"Teman-teman praktisi jurnalistik hendaknya lebih berhati-hati, berempati, dan lebih peduli terhadap produk yang dihasilkannya," ujar dia.