Pilih capres dan caleg berdasarkan rekam jejak, bukan visi atau misi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud MD, mengatakan agar masyarakat yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019 memilih baik calon presiden (capres) maupun calon legislatif (caleg) berdasarkan rekam jejaknya. Bukan visi atau misi yang ditawarkan ketika berkampanye. 

“Jangan mudah percaya dengan visi dan misi capres atau pun caleg. Mungkin mereka (capres dan caleg) kadang tidak mengerti, karena timnya yang bikin visi-misi. Bahkan banyak caleg visi misi yang mereka tulis berbeda dengan yang dilakukannya,” kata Mahfud di Jakarta pada Senin, (16/4).

Menurut Mahfud, visi atau misi capres dan caleg hanyalah formalitas dan janji-janji manis belaka. Karena itu, Mahfud berharap masyarakat bisa sadar pentingnya memilih capres atau pun caleg berdasarkan rekam jejaknya. Sebab, pilihan tersebut akan menentukan arah kebijakan negara selama lima tahun ke depan. 

Jika masyarakat memilih caleg yang tidak kompeten dan berpotensi, Mahfud khawatir, wewenang untuk membuat sebuah kebijakan akan disalahgunakan ketika menjabat kelak. Pasalnya, diketahui saat ini banyak anggota DPR memperjualbelikan undang-undang.

Selain itu, juga ada yang namanya memborong pasal dan pura-pura bertengkar. Kalau tidak, mereka menyuap, yang tertangkap itu yang apes saja. Ini bukti rakyat seharusnya melek rekam jejak," kata Mahfud.

Sependapat dengan Mahfud, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, juga menyarankan masyarakat untuk memilih caleg berdasarkan rekam jejaknya. Pemilu, katya Adnan, merupakan sebuah ujian bagi masyarakat.

"Kita diuji coba oleh situasi politik, apakah pemilih kita tergolong pemilih rasional atau tidak. Mereka yang memilih berdasarkan rekam jejak adalah pemilih yang rasional, bukan atas dasar identitas kelompok atau identitas tertentu yang mengabaikan data informasi yang mereka punya," ujar Adnan.

Saat ini, kata Adnan, banyak para caleg kerap menggencarkan politik identitas. Menurutnya, cara demikian dalam berpolitik berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Karena itu, Adnan berharap masyarakat tidak terjebak pada politik identitas saat menentukan caleg atau capres-cawapres yang akan dipilihnya.

"Ini yang kita khawatirkan, politik identitas justru menjadi konsumsi publik atau konsumsi pemilih yang pada akhirnya kalau tidak dikendalikan, saya kira bisa memporakporandakan kualitas demokrasi," kata Adnan. 

Adnan lebih merekomendasikan rekam jejak sebagai parameter penilaian pantas atau tidaknya caleg atau pun capres-cawapres dipilih. Menurut Adnan, politik identitas yang mempengaruhi preferensi pemilih bukan hanya menjangkiti kelas menengah bawah, melainkan juga kelas menengah atas. 

Ia pun optimistis, pemilih rasional yang mempertimbangkan rekam jejak caleg atau capres-cawapres kini bukan hanya dari kelas menengah atas, melainkan pula dari kelas menengah bawah.