logo alinea.id logo alinea.id

Pilih golput karena tangan kotor para kandidat

Kedua kandidat dinilai tak punya komitmen kuat dalam menegakkan hak asasi manusia.

Armidis
Armidis Rabu, 10 Apr 2019 19:22 WIB
Pilih golput karena tangan kotor para kandidat

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan menegaskan ia dan sejumlah rekannya tidak akan mencoblos pada Pilpres 2019. Menurut Ricky, ia memilih golput karena para calon presiden yang berlaga kali ini memiliki komitmen yang lemah dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). 

Komitmen Joko Widodo (Jokowi) misalnya. Ricky mengatakan, hingga kini Jokowi menolak menghapuskan hukuman mati. Di era Jokowi pulalah sebanyak 18 terpidana mati dieksekusi. Menurut Ricky, angka eksekusi itu memecahkan rekor. 

"Kita dihadapkan satu figur yang tangannya kotor yang satu juga tidak bersih. Jadi, tidak mengherankan itu golput. Eksekusi hukuman mati juga menyumbang timbulnya golput itu," kata Ricky di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Dari sisi kinerja pemerintah, Ricky mengapresiasi langkah diplomatik Jokowi untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) dari ancaman hukuman mati di luar negeri. 

Namun demikian, ia menilai komitmen penegakkan HAM di dalam negeri terlihat lemah. "Keberhasilan diplomasi itu tidak diiringi dengan politik domestik. Jadi, seolah-olah diplomasi itu tampak seperti hipokrit," kata Ricky.

Di lain sisi, Ricky menilai, Prabowo juga tak bisa diharapkan. Mantan Danjen Kopassus itu kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Di visi misinya, Prabowo juga dinilai tak menawarkan langkah konkret untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

"Gelombang golput mulai meningkat lantaran kedua pasangan tidak menginformasikan posisi yang jelas saat berhadapan dengan isu HAM terutama terkait ancaman hukuman mati," ujar dia. 

Lebih jauh, Ricky melihat ada campur tangan presiden yang membuat vonis hukuman mati semakin bertambah lewat tuntutan jaksa, khususnya dalam kasus-kasus narkotika. 

Sponsored

"Kalau Jaksa menuntut hukuman mati, biasa hakim mengikuti hukuman mati. Kalau divonis seumur hidup, jaksa selalu banding sampai tervonis mati," ujar dia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melihat ada langkah maju pemerintah soal hukuman mati, khususnya lewat moratorium. Sayangnya moratorium tersebut belum menjadi kebijakan resmi pemerintahan Jokowi. 

Ia pun mendorong pemerintah segera memformalisasi moratorium itu. "Legitimasi pemerintah Indonesia akan semakin tinggi untuk membebaskan WNI yang mengalami proses hukum di luar negeri dengan ancaman hukuman mati," kata Usman. 

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Minggu, 26 Mei 2019 02:15 WIB
Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Sabtu, 25 Mei 2019 11:56 WIB