sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pilkada dinilai tak relevan dengan kepentingan perempuan di masa pandemi

Negara dinilai telah mengabaikan kondisi objektif perempuan yang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 09 Des 2020 09:21 WIB
Pilkada dinilai tak relevan dengan kepentingan perempuan di masa pandemi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nuur Annisaa Yura menyebut, Pilkada Serentak 2020 sama sekali tidak relevan dengan kepentingan perempuan di masa pandemi Covid-19.

Negara telah mengabaikan kondisi objektif perempuan yang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Bahkan, lebih memilih memfasilitasi oligarki untuk terus menguasai sumber daya di daerah.

“Negara menggadaikan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas jaminan hidup sehat dan terhindar dari Covid-19 untuk kepentingan politik kekuasaan yang merupakan perwujudan politik patriarki,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12).

Ia pun mengajak perempuan bersikap kritis dan menolak penguasaan oligarki di daerah dengan melanggengkan praktik politik yang patrarkis. Ia pun mendorong perempuan agar mengonsolidasikan diri dengan gerakan politik rakyat lain di daerah untuk menjaga kedaulatan dari segala tindakan sewenang-wenang negara.

Alih-alih bertanggung jawab melindungi rakyat dari Covid-19, kata dia, negara justru sibuk mengatur agenda yang memanfaatkan kesengsaraan rakyat untuk memapankan kepentingan politik oligarki. Padahal semestinya pilkada menjadi ruang kedaulatan rakyat, tetapi penentu arah politik daerah ini justru dimanipulasi untuk kepentingan yang jauh dari urusan rakyat. Perempuan terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) berjumlah lebih dari 50% turut pula dimobilisasi tanpa sedikitpun kepentingannya disentuh.

Padahal permasalahan perempuan semakin memburuk, seiring dengan berjalannya waktu. Perempuan terus dimiskinkan dengan digempur proyek-proyek investasi berskala besar dari korporasi swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, termasuk pula proyek strategis nasional dengan pendanaan bersumber dari lembaga keuangan internasional.

Kualitas hidup perempuan, kata dia, semakin rendah, tetapi beban tanggung jawab yang dipikul bertambah berat akibat peran-peran gender yang dilekatkan. Pilihan perempuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi semakin terbatas. Dalam ketidakberdayaan, perempuan kerap terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang, diperkosa, dilecehkan, dieksploitasi, hingga hak-haknya sebagai buruh tidak dipenuhi. Ketika ingin mempertahankan kedaulatannya, negara melakukan intimidasi, hingga pembungkaman terhadap gerakan perempuan.

“Pilkada yang juga menjadi ruang konsolidasi oligarki untuk agenda penguasaan sumber daya alam di daerah perlu ditertibkan. Perempuan sebagai entitas penting warga negara harus menjadi bagian dari pertimbangan penentuan arah politik negara, khususnya di daerah,” tutur Dinda.

Sponsored
Berita Lainnya