Pilkada tak langsung disebut akan jadi permainan politik dan uang

Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui sistem tidak langsung atau melalui DPRD sarat kepentingan partai. Menurutnya, peralihan mekanisme pemilihan itu memuat segudang persoalan.

“Akan parah kalau kepala daerah dipilih DPRD. Itu akan berorientasi ke DPRD-nya. Akan menjadi arena permainan politik dan permainan uang. Jadi, akan banyak masalah pilkada tidak langsung,” kata Hadar di Jakarta, Minggu (24/11).

Kendati demikian, dia menyatakan tidak setuju jika mekanisme pilkada beralih menjadi tidak langsung. Pasalnya, perdebatan pilkada langsung atau pun tidak sudah berakhir sejak 2004 lalu atau pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Perdebatan langsung atau tidak langsung sudah diakhiri menjelang 2004, yang sebelumnya pemilihannya ada di DPRD. Waktu itu diakhiri adanya Perppu pada masa pemerintahan Presiden SBY,” ujar Hadar. 

Namun demikian, dia tidak menyangkal bahwa dalam teknis pilkada juga memuat sejumlah persoalan. Salah satu contoh besarnya terkait politik uang. "Persoalan politik uang hal ini menurut kami harus dibenahi," tutur dia.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, menilai akar persoalan dari pilkada ditenggerai oleh partai politik. Sebab, budaya dan praktik mahar politik masih merajalela hingga saat ini. Karena itu, dia meminta, pemerintah dan DPR RI dapat fokus untuk membenahi persoalan di sektor tersebut.

“Jadi, saya ingin ada pembenahan soal ini. Karena andai pun juga, pilkada langsung ini tetap dijalankan, kehidupan parpol masih ada transaksional dan ini sulit memunculkan pemimpin yang akan menyejahterakan rakyat,” ujar Humprey.

“Kalau parpol ini tidak dibenahi, tidak mungkin ada perubahan di negeri ini. Mau sistem apapun, juga sama.”

Namun demikian, Humprey juga tidak menyetujui, jika proses Pilkada kembali ditunjuk oleh DPRD. Menurutnya tidak tepat jika permasalahannya difokuskan pada proses Pilkada lansung atau tak langsung.

"Banyak juga dari Pilkada langsung ini memunculkan figur-figur yang kredibilitas tinggi seorang Ahok tidak akan muncul, termasuk juga Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil jika proses Pilkada dilakukan secara tidak managing," ujar Humprey.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Sebab, pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi bagi kepala daerah.