sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politik uang diprediksi meningkat pada Pilkada 2020

Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah pada 9 Desember.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Minggu, 12 Jul 2020 12:20 WIB
Politik uang diprediksi meningkat pada Pilkada 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 115056
Dirawat 37618
Meninggal 5388
Sembuh 72050

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi, politik uang dan mahar politik meningkat saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dilaksanakan. Sedangkan tren pelanggaran lain diyakini takkan terlalu banyak berubah.

"Tentunya tensinya akan semakin naik (tren pelanggaran), terutama politik uang dan mahar politik," ujar Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam diskusi virtual, Minggu (12/7).

Dirinya menyatakan demikian lantaran pandemi coronavirus baru (Covid-19) menyebabkan ekonomi terpuruk. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelaku politik uang dan mahar politik terancama dipidana.

"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan. Dalam berbagai riset menyebutkan, ternyata pemicu (pelanggaran politik uang dan mahar politik) adalah masalah ekonomi. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Politik uang ini akan semakin subur," tuturnya.

Menurut Ratna, pertemuan kepentingan antara pemberi dan penerima dalam konteks pelanggaran politik uang dan mahar politik turut dipengaruhi pandemi. Di sisi lain, terdapat potensi pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh petahana di 230 dari 270 daerah pelaksana Pilkada 2020.

"Di tahapan pemungutan suara, mungkin akan kita temukan mencoblos lebih dari satu kali atau menggunakan hak pilih orang lain. Nah, pada tahapan ini, yang kami waspadai adalah pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit)," paparnya.

Hingga 3 Juli 2020, Bawaslu telah memproses 630 temuan dan 122 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Perinciannya, 163 pelanggaran administrasi, 31 pelanggaran kode etik, empat tindak pidana, 401 pelanggaran hukum lainnya, dan 153 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), Bawaslu telah memproses 415 dugaan pelanggaran, 46 kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur, tiga kasus masih dalam proses penanganan, dan 366 sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN (KASN).

Sponsored

"Ini sudah menunjukkan, bahwa pada tahapan ini pelanggaran sudah cukup tinggi. Kita belum memasuki tahapan-tahapan lain yang seringkali angka pelanggaran meningkat, seperti pada tahapan kampanye. Ini menjadi kewaspadaan kami sebagai penyelenggara pemilu," paparnya.

Ada Mbah Dukun sedang jualan di medsos...

Ada Mbah Dukun sedang jualan di medsos...

Minggu, 02 Agst 2020 16:26 WIB
Berita Lainnya