Prabowo disarankan pakai data LSM saat debat dengan Jokowi

Dalam menghadapi debat pemilihan presiden 2019, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, disarankan menggunakan data dari lembaga swadaya masyarakat. Ini diperlukan Prabowo untuk mengimbangi pemaparan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, yang dalam debat telah mengantongi data dari pemerintah.

“Seharusnya Prabowo Subianto menggunakan second opinion untuk menangkal serangan petahana dalam debat capres putaran selanjutnya,” kata Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby di Jakarta pada Kamis, (21/2).

Alwan mengatakan, selama debat pilpres 2019, Prabowo tidak memiliki data akurat. Itu sebabnya perlu dukungan data dari pihak kedua yakni Non-Governmental Organization (NGO) atau lebih dikenal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kritik kami pada debat putaran kedua kemarin, mestinya dari capres nomor urut 02 menggunakan second opinion. Karena petahana menggunakan data pencapaian pemerintah, maka seharusnya capres nomor urut 02 bisa memanfaatkan data dari teman-teman NGO," ujar Alwan.
 
Untuk menghadapi tema debat pada putaran kedua kemarin, kata Alwan, seharusnya tim sukses Prabowo bisa menanyakan atau meminta data kepada pegiat lingkungan agraria. Selain mengantongi data, berkomunikasi dengan LSM juga bisa menjadi alat pendidikan politik bagi Prabowo Subianto.

"Saya kira mereka (NGO) memiliki data yang tidak selamanya linier dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini bisa jadi second opinion yang bisa dimunculkan sebagai pendidikan politik," tutur Alwan.

Alwan menilai, debat putaran kedua kurang edukatif, sehingga untuk selanjutnya debat bisa lebih mencerahkan masyarakat.

“Prinsip kampanye, pertama, partisipasi. Kedua, edukatif. Hal sederhana yang diinginkan pemilih saat debat berlangsung adalah pertarungan ide gagasan yang edukatif," kata Alwan.

Alwan berharap pada debat selanjutnya, pertarungan ide dan gagasan yang lebih edukatif bisa dipertunjukkan kepada publik sebagai bagian dari upaya pendidikan politik.