Pengamat: Prabowo mestinya hindari mengapresiasi paparan Jokowi

Debat kedua pemilihan presiden 2019, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, kerap mengapresiasi paparan calon presiden 02, Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo, menanggapi debat yang berlangsung pada Minggu, (17/2) di Hotel Sultan Jakarta.

Menurut Ari, pada debat kedua pilpres nuansanya cenderung afirmatif. Itu terlihat ketika Jokowi memaparkan suatu jawaban, kemudian ditanggapi oleh Prabowo yang malah menyetujui pemaparan tersebut. Padahal, dalam debat semestinya afirmasi itu dihindari. 

“Dua-duanya lulus. Capres 01 saya kasih nilai 8 atau B+, untuk 02 saya beri nilai 6 atau C. Itu karena memang kontras antara kosong 02 ke kosong 01 tidak Nampak. Malah banyak mengafirmasi. Dalam debat afirmasi itu dihindari. Di luar debat, boleh mengafirmasi, tapi dalam debat harusnya ada counter argumen,” ujar Ari di Jakarta pada Senin, (18/2).

Ari lebih lanjut menjelaskan, debat kedua pilpres kali ini berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan debat capres yang pertama. Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini telah berhasil memenuhi janjinya bahwa debat pilpres kedua ini secara umum lebih substantif dan menarik.

“Jadi, lebih kelihatan dan itu sesuai janji KPU akan lebih baik,” kata Ari.

Selain itu, dia juga memprediksi bahwa para swing voters dan undecided voters bakal mengarahkan suaranya kepada Jokowi. Hal ini didasarkan pada paparan Jokowi yang lebih konkret pada debat kedua tersebut.

“Mereka akan lebih cenderung punya trend atau preferensi ke 01 karena paparannya lebih jelas konkret dan programatik,” ungkapnya.

Sebaliknya, kata Ari, pemaparan Prabowo dalam debat kedua cenderung tidak konkret. Padahal, maasyarakat membutuhkan pemaparan yang jelas dan nyata. Bukan hanya slogan dan retorika.

Sementara aktivis lingkungan Agus Sari, menilai Jokowi lebih unggul dibandingkanm Prabowo dalam aspek pencapaian dan penanganan di bidang lingkungan hidup. Itu terlihat dari kinerja Jokowi yang menjadikan Indonesia tanpa asp akibat kebakaran hutan dan ladang gambut sejak peristiwa tahun 2015.

Menurut Agus, keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan, melalui perhutanan sosial, membuat rakyat yang tinggal di sekitar hutan tidak terpinggirkan.

Dengan mendapat hak pakai pengelolaan hutan yang ada di sekitar masyarakat selama 35 tahun, kata dia, maka hal itu sama dengan hak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan pengelolaan hutan berskala besar.

"Ini menunjukkan masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama untuk ikut menjaga hutan serta lingkungan," kata Agus.