Prabowo-Sandi akan naikkan rasio pajak demi genjot pendapatan
Saat debat kandidat perdana, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan akan menaikkan rasio pajak demi menggenjot pendapatan.
Saat debat kandidat perdana, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan akan menaikkan rasio pajak demi menggenjot pendapatan negara.
Prabowo menjelaskan, bila terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024, dia berencana menaikkan rasio perpajakan menjadi 16%.
"Saya akan tingkatkan rasio perpajakan yang sekarang berada di 10% dikembalikan ke minimal 16%," ujar Prabowo dalam debat capres-cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1) malam.
Hal itu dikatakan Prabowo yang merasa penghasilan pegawai negeri yang terlalu kecil merupakan akar masalah birokrasi di Indonesia.
Oleh sebab itu Prabowo berencana menaikkan gaji birokrat, dengan uang yang didapat dari peningkatan rasio perpajakan.
"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalah birokrasi adalah penghasilan pegawai negeri atau birokrat itu kurang dan tidak realistis," ujar Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo mengatakan dengan menaikkan rasio perpajakan hingga 16%, maka Indonesia diperkirakan menerima setidaknya US$60 miliar setara Rp840 triliun setiap tahunnya.
"Pegawai negeri kita tingkatkan gajinya, kebutuhannya kita penuhi. Tetapi kalau masih korupsi, harus dihukum sekeras-kerasnya," kata Prabowo.
Prabowo memberi contoh salah satu hukuman yang mungkin dapat diberikan kepada birokrat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dengan memutasi birokrat tersebut di lokasi terpencil.
"Suruh dia tambang pasir terus menerus," ucap Prabowo.
Oleh sebab itu Prabowo menyatakan bila dipercaya memimpin Indonesia dan berhasil menaikkan rasio perpajakan dan menaikkan penghasilan birokrat, maka dia juga akan meningkatkan pengawasan birokrasi.
"Kita awasi dengan segala senjata seperti instrumen, perangkat yang kita miliki seperti inspektorat, kejaksaan, polisi, KPK, baik di daerah maupun pusat," tutur Prabowo. (Ant).
Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Ironi hilirisasi: Glorifikasi di balik nestapa masyarakat
Selasa, 23 Jan 2024 18:50 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
