Propaganda Rusia: Berwajah di Krimea, beraroma di Indonesia

Serangan berita bohong atau hoaks bisa dikata merupakan makanan sehari-hari bagi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Sejak era kampanye Pilpres 2014, Jokowi memang langganan difitnah. Tudingan aseng dan antek asing sebagaimana 'dirintis' Tabloid Obor Rakyat sudah biasa ditujukan pada mantan Walikota Solo itu. 

Di pentas Pilpres 2019, hoaks pun kembali menggempur Jokowi. Lazimnya, Jokowi tak ambil pusing dan irit bicara soal itu. Selain oleh anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, urusan klarifikasi biasanya diserahkan kepada Ma'ruf Amin selaku pendamping. 
 
Namun, Jokowi akhirnya gerah juga. Saat menghadiri deklarasi dukungan dari Forum Alumni Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (2/2) lalu, Jokowi menyerang balik. Di hadapan para pendukungnya, Jokowi menegaskan serangan-serangan yang dialamatkan kepadanya sengaja didesain sebagai strategi kampanye kubu lawan. 

"Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoaks. Ini yang segera harus diluruskan," cetus Jokowi ketika itu. 

Pernyataan senada juga diungkapkan Jokowi saat menerima dukungan dari Sedulur Kayu dan Mebel Jokowi di Jawa Tengah, keesokan harinya. Selain soal propaganda Rusia, Jokowi juga sempat menyinggung keberadaan konsultan asing di pihak lawan. "Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa?" cetus Jokowi. 

Perkara propaganda Rusia yang terlontar dari mulut Jokowi berbuntut panjang. Rabu (6/2) lalu, Advokat Peduli Pemilu melaporkan Jokowi dan sejumlah petinggi TKN Jokowi-Ma'ruf ke Bawaslu RI. Selang sehari, Jokowi kembali dilaporkan oleh Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) ke Bareskrim. 

SIRI menuduh Jokowi mengumbar fitnah yang menciptakan kegaduhan. Terlebih, Kedutaan Besar Rusia lewat akun Twitter resmi @RusEmbJakarta membantah tudingan pemerintah Rusia ikut campur dalam kontestasi elektoral di Indonesia. 

Sebelum dilaporkan, Jokowi sempat mengelaborasi maksud dari 'propaganda Rusia' yang ia ucapkan. Menurut Jokowi, frasa itu tidak mengacu pada keterlibatan Rusia di Pilpres 2019. Namun, lebih mengacu pada referensi akademik. 

"Kita tidak berbicara mengenai negara, bukan negara Rusia. Itu adalah terminologi dari artikel RAND Corporation. Semburan kebohongan, semburan dusta, semburan hoaks itu bisa mempengaruhi dan membuat ragu dan membuat ketidakpastian," ujarnya.

Firehose of falsehood

Artikel yang dimaksud Jokowi--sebagaimana dikonfirmasi juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Tb Ace Hasan Syadzily--ditulis oleh Christopher Paul dan Miriam Matthews. Artikel berjudul lengkap The Russian "Firehouse of Falsehood" Propaganda Model itu dipublikasikan di jurnal RAND pada 2016. 

Menurut Paul dan Matthews, aroma propaganda model baru itu mulai tercium sejak invasi Rusia ke Georgia pada 2008. Bentuk propaganda baru itu mulai memiliki 'wajah' yang tegas saat Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea pada 2014. Pola propaganda serupa juga didemonstrasikan Moskow dalam rangka melanggengkan konflik di Ukraina dan Suriah.

Dijelaskan keduanya, pola propaganda anyar itu merupakan teknik warisan era Uni Soviet yang disesuaikan dengan perkembangan digital zaman kiwari. "Senjata dan kanal untuk propaganda kini termasuk internet, media sosial dan perubahan lanskap outlet media massa, jurnalisme profesional dan amatir," tulis mereka. 

Propaganda baru itu disebut Paul dan Matthews dengan terminologi firehose of falsehood karena dua karakteristik utamanya sebagai metode, yakni jumlah pesan dan kanal penyalur pesan yang besar dan kesediaan 'tak tahu malu' dalam menyebarkan kebenaran sepihak dan fiksi buta. 

"Propaganda Rusia kontemporer setidaknya punya dua fitur distingtif lainnya. Propaganda jenis ini gencar, berkesinambungan dan repetitif, selain juga tidak punya komitmen dalam menjaga konsistensi," sambung mereka. 

Perihal karakteristik utama 'jumlah pesan yang masif dan disalurkan multikanal', Paul dan Matthews mengutip temuan Radio Free Europe yang menyebut terdapat ribuan akun palsu di Twitter, Facebook, Livejournal dan vKontakte yang dikelola para propagandis asal Rusia. 

"Menurut salah satu mantan troll internet yang dipekerjakan Rusia, para troll bekerja selama 24 jam sehari, bergantian 12 jam per shift. Setiap troll wajib memenuhi kuota mengunggah 135 komentar dengan tiap komentar minimal 200 karakter," tulis mereka. 

Troll mengacu pada orang yang mengirim pesan di internet dengan tujuan untuk membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan dari pengguna lainnya. Pertama kali muncul di Usenet, trolling juga sering disederhanakan sebagai aktivitas memojokkan lawan diskusi dalam debat-debat panas tanpa mempedulikan etika.

Adapun terkait karakteristik utama lainnya, Paul dan Matthews menjelaskan, karena model firehose of falsehood tak berpegangan pada objektivitas, acapkali propagandis Rusia menyebar berita atau informasi yang sesuai dengan kepentingan mereka secepat mungkin ke publik. 

Para propagandis umumnya tak peduli jika berita yang mereka sebarkan itu belum jelas kebenarannya  atau bahkan terbukti keliru. Penyebaran informasi dilakukan secara berkesinambungan dan masif. 

Menurut Paul dan Matthews, metode tersebut efektif karena dua hal. Pertama, impresi perdana yang didapat pembaca atau audiens umumnya lebih bertahan lama. Kedua, repetisi mengarah ke keakraban (familiarity) dan keakraban mengarah ke penerimaan. 

Terkait disinformasi dan fabrikasi berita yang menjadi salah satu ciri firehose of falsehood, peneliti mencontohkan kasus pemelintiran analisis blogger Brown Moses. Moses yang bernama asli Eliot Higgins merupakan salah satu blogger penentang pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. 

Dalam salah satu 'berita', Rusian Today (RT) mengklaim bahwa analisis Higgins menyimpulkan serangan senjata kimia yang terjadi pada 21 Agustus 2013 di salah satu kota di Suriah merupakan 'kerjaan' kubu pemberontak. Padahal, Higgins menyebut rezim al-Ashad yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Ketiadaan konsistensi juga menjadi karakter firehose of falsehood. Jika sesuai dengan agenda Rusia, maka kelompok propagandis bakal berlomba-lomba memberikan penjelasan, meluncurkan pertanyaan, menelurkan teori atau melontarkan tudingan hanya untuk mengaburkan fakta dan menyebabkan distraksi. "Dan menunggu rumor yang mana mengenai sebuah kejadiannya nyata yang kemudian menguat," ujar para peneliti. 

Studi lainnya mengenai propaganda Rusia kontemporer dilakukan Todd C Helmus dan 7 koleganya dalam Russian Social Media Influence: Understanding Russian Propaganda in Eastern Europe. Kajian Helmus dan kawan-kawannya itu dipublikasikan di RAND pada 2018. 

Dalam kajiannya, Helmus menemukan bukti-bukti kuat bahwa propagandis Rusia 'menginvasi' media sosial negara-negara bekas Uni Soviet semisal Georgia, Latvia, dan Ukraina. Di negara-negara itu, para propagandis menggelar kampanye terselubung demi mengamankan kepentingan Rusia via beragam jejaring sosial dan media arus utama. 

Cara-cara yang lazim digunakan para propagandis, kata para peneliti, semisal disinformasi lewat cuitan berita di Twitter, komentar 'tabrak lari' di forum-forum diskusi laman internet, penciptaan akun-akun palsu di jejaring sosial, pembentukan pasukan troll, dan peluncuran tagar-tagar palsu.

Sebagaimana kajian Paul dan Matthews, studi yang dilakukan Helmus dan ketujuh koleganya itu juga menemukan bahwa propaganda Rusia paling kentara dalam konflik perebutan Semenanjung Krimea antara Moskow dan Ukraina. 

Konteks Indonesia 

Lantas, benarkah propaganda ala Rusia juga digunakan dalam kontestasi elektoral di Indonesia? 

Pendiri Politicawave Yose Riza mengatakan, belum bisa dipastikan propaganda ala Rusia digunakan dalam konteks kampanye elektoral. Namun demikian, ia tak memungkiri bahwa Jokowi memang jadi sasaran hoaks pada masa kampanye Pilpres 2014.
 
"Propaganda Rusia itu metodenya adalah dengan menyerang lawan dengan berita palsu atau hoaks dan fitnah. Nah, pada tahun 2014 yang lalu memang Pak Jokowi jadi korban serangan hoaks tersebut," ujarnya saat dihubungi Alinea.id, Kamis (7/2).

Bahkan, lanjut Yose, hoaks yang digunakan untuk menyerang Jokowi pada era Pilpres 2014 turut diboyong untuk kembali dimainkan di Pilpres 2019. Salah satunya ialah tudingan Jokowi simpatisan PKI. "Dari Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks politik," imbuhnya. 

Pada Oktober 2018 lalu, Jokowi memang sempat mengungkapkan masih ada 9 juta orang percaya dirinya kader PKI sebagaimana diulas dalam Obor Rakyat pada 2014. Angka itu, kata Jokowi, diketahui dari survei internal yang digelar TKN Jokowi-Ma'ruf. 

Ketua Tim Cakra 19, relawan Jokowi-Ma'ruf, Andi Widjajanto mengatakan firehose of falsehood atau yang ia sebut operasi semburan fitnah bukan hal baru di jagat politik. Jenis propaganda itu sudah ada sejak era kekaisaran Tsar Rusia pada dekade 1870-an. 

Paling mutakhir, firehose of falsehood berevolusi di sejumlah pemilihan umum, semisal di Amerika Serikat (AS), Brasil, dan referendum Brexit. Di ajang Pilpres AS 2016 yang mempertemukan Donald Trump dan Clinton, strategi semburan fitnah mencapai puncaknya.

Salah satu indikasinya, menurut Andi, lewat pelibatan konsultan politik Roger Stone yang jago menebar kampanye negatif yang sangat ofensif melalui 3 taktik: serang, serang, serang. Stone merupakan salah satu penasehat senior Trump yang kini tengah diselidiki oleh FBI. 

"Ada terabasan data pribadi melalui algoritma Cambridge Analytica. Ada indikasi gelar pasukan siber dengan kode topi hitam atau bintang emas yang menggunakan kecerdasan buatan (bots) yang mampu memainkan operasi tagar secara masif," ungkap Andi.

Andi tidak menegaskan bahwa firehose of falsehood digunakan di Pilpres 2019. Yang jelas, kata Andi, operasi semburan fitnah harus dihancurkan karena merusak demokrasi. "Cara yang paling efektif untuk menghancurkan operasi semburan fitnah adalah menelanjangi bagaimana operasi ini dilakukan," jelasnya. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)  Ujang Komaruddin mengatakan penggunaan konsultan asing dalam kampanye merupakan hal yang wajar dan tidak dilarang. Ia pun menyarankan agar Jokowi mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya dengan data-data sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. 

Meskipun berpolemik, menurut Ujang, pernyataan kontroversial Jokowi tidak akan memengaruhi elektabilitasnya. "Yang bisa menurunkan elektoral petahana itu bisa karena kinerjanya buruk dan melakukan blunder politik yang terkait isu agama yang sensitif," ujarnya. (Ant)