logo alinea.id logo alinea.id

Puluhan ribu personel disiagakan kawal sidang gugatan Prabowo-Sandi

Akses jalan ke MK bakal diblokade selama sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Selasa, 11 Jun 2019 17:41 WIB
Puluhan ribu personel disiagakan kawal sidang gugatan Prabowo-Sandi

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari Polri-TNI untuk mengamankan jalannya persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Di MK, ada 12 ribu personel," kata Gatot kepada wartawan saat meninjau kondisi keamanan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Gatot mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi dengan Ketua MK Anwar Usman dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan area di sekitar Gedung MK.  

"Kita melibatkan gabungan daripada TNI, Polri dan pemerintah daerah, termasuk Pamdal yang ada di MK. Itu lebih kurang ada 12 ribu personel yang kita siapkan," kata dia. 

Menurut Gatot, pengamanan di MK akan dibagi ke dalam dua ring, yakni di dalam dan di luar Gedung MK. "Yang di luar akan ada barikade sampai (ke kawasan) Museum Gajah," katanya. 

Selain Gedung MK, Gatot mengatakan pengamanan juga akan diperketat di daerah rawan lainnya, dengan melibatkan personil dari polres dan Dandim setempat. "Maka, jika dihitung secara keseluruhan personel yang kita siapkan berjumlah lebih kurang 47 ribu ," katanya.

Gatot mengatakan, kepolisian memblokade akses jalan menuju Gedung MK, semisal Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara dan Harmoni. "Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada termohon, pemohon, Ketua MK dan masyarakat saat persidangan," ujarnya.

Gatot mengatakan, belum bisa memastikan sampai kapan akses jalan ke MK ditutup. "Kita sudah siapkan semuanya pengamanan. Kita lihat dinamika dan perkembangannya, bagaimana situasinya nanti," ujar dia. 

Sponsored

Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 bakal digelar pada 14 Juni 2019. Berbarengan dengan sidang tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) berencanan menggelar aksi unjuk rasa di luar Gedung MK.